OPERASI MILITER DAN TRANSMIGRASI TERJELMA DENGAN SIASAT PEMEKARAN KABUPATEN & PROVINSI DALAM RANGKA PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA DI

          Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Sesuai teori ilmu politik dan pemerintahan, pemekaran suatu daerah, desa,  kecamatan, kabupaten/provinsi lazimnya mempunyai atau memenuhi beberapa kriteria. Kriteria/syarat itu sebagai berikut.

(a) Luas/letak wilayah;

(b) Jumlah penduduk;

(c) Sumber Daya Manusia;

(d) Sumber daya alam.

Dalam konteks West Papua dari Sorong-Merauke, sebagai wilayah koloni atau pendudukan dan penjajahan Indonesia, syarat-syarat ini tidak berlaku. Karena misi dan tujuan penguasa kolonial Indonesia di West Papua seperti yang dijelaskan oleh Herman Wayoi.

"Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggatinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini..."    (Sumber:  Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal. 143). Dikutip dari Makalah Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Tanah Papua ( Bandar Numbay, Medyo Februari 1999).

Wayoi menegaskan pula:

 "Secara de facto dan de jure Tanah Papua atau Irian Jaya tidak termasuk wilayah Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi, Tanah Papua bukan wilayah Indonesia, melainkan dijadikan daerah perisai/tameng atau bumper bagi Republik Indonesia" ( Yoman: hal. 137-138). 

Pemekaran kabupaten/provinsi di West Papua sebagai operasi militer itu terbukti dengan dokumen-dokumen Negara sangat rahasia. 

Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan LINMAS: Konsep Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikadi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Sumber: Nota Dinas. No.578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan radiogram Gubernur (caretaker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 2000 dan No.190/1671/SET/tertanggal 3 Juni 2000 yang berhubungan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri orang Asli Papua. 

Adapun data lain:  "Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tertanggal 28 Mei 2003 tentang: 'Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatisme di Provinsi Papua melalui Pendekatan Politik Keamanan."

Lembaga-lembaga yang melaksanakan operasi ini ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri, khusus untuk operasi diplomasi, Kepolisian Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), Badan Intelijen Stategis (BAIS TNI), KOSTRAD dan KOPASSUS.

2. Komparasi Jumlah Penduduk

2.1. Jumlah Penduduk Jawa Barat 46.497.175 jiwa.

2.2. Jumlah Penduduk Jawa Tengah 35.557.248 jiwa.

2.3. Jumlah Penduduk Jawa Timur 38.828.061 jiwa.

2.4. Jumlah Penduduk West Papua dalam dua provinsi masing-masing:  Papua 3.322.526 jiwa dan Papua Barat 1.069.498 jiwa.

Total Papua dan Papua Barat hanya 4.392.024.

Dari perbandingan jumlah Penduduk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan West Papua terlihat terlampau jauh dan tidak rasional dan realistis untuk pemekaran kabupaten/provinsi di West Papua dari Sorong-Merauke.

Pertanyaannya ialah apakah penduduk hanya 4.392.024 membutuhkan banyak pemekaran kabupaten dan provinsi?

Dari kenyataan seperti ini, Pemusnahan Etnis Melanesia adalah nyata di depan mata kita. 

Ini kejahatan Negara dalam keadaan sadar. Ini kejahatan pemerintah Indonesia dengan cara sistematis, terstruktur, terprogram dan masif.

Pemekaran kabupaten dan provinsi juga Politik Adu-Domba-Devide et Impera bagi rakyat dan bangsa West Papua. 

3. Pengalaman Afrika Selatan

Penguasa kolonial Apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1978, Peter W. Botha menjadi Perdana Menteri dan ia menjalankan politik adu-domba dengan memecah belah persatuan rakyat Afrika Selatan dengan mendirikan Negara-negara boneka:

3.1. Negara Boneka Transkei.

3.2. Negara Boneka Bophutha Tswana.

3.3. Negara Boneka Venda.

3.4. Negara Boneka Ciskei.

(Sumber: 16 Pahlawan Perdamaian Yang Paling Berpengaruh: Sutrisno Eddy, 2002, hal. 14).

Dalam konteks West Papua, penguasa kolonial Indonesia membuka kabupaten dan provinsi boneka Indonesia di Papua. Di dalamnya membangun basis-basis TNI-Polri untuk mengawasi kehidupan Orang Asli Papua, bahkan membantai mereka dengan berbagai bentuk stigma. 

4. Saran dan masukan.

4.1. Para sarjana dan orang-orang terdidik dari bangsa West Papua, kelola dan bangun bangsamu dengan kabupaten dan provinsi yang sudah ada. 

4.2. Anda semua harus sadar bahwa proses pemusnahan etnis bangsa West Papua dilakukan oleh Negara dan pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah dengan terang-terangan dan juga tertutup.

4.3. Ikutilah dengan cermat bahwa Negara mendatangkan orang luar/orang Melayu Indonesia tanpa terkendali dengan tujuan perubahan demografi dan bagian tak kerpisahkan pemusnahan etnis bangsa West Papua.

Dalam keadaan sangat memprihatikan seperti ini rakyat dan bangsa West Tetap mempunyai Martabat (Dignity) dan HARAPAN (HOPE).

Waa...Nowe Nawot Kinaonak.

Ita Wakhu Purom, 10 Juli 2019.

KNPB BERDIRI ATAS KEBENARAN, MAKA SELALU DIPERHADAPKAN DENGAN TANTANGAN INTERNAL DAN EXTERNAL.

Oleh: KETUA UMUM KNPB PUSAT

Sejak Komite Nasional Papua Barat terbentuk, sudah diperhadapkan dengan tantangan internal dan external, bagi kami aktivis KNPB merasa tidak ada pemain baru yang sedang tantang Organisasi, tantangan internal dan external yang selama ini lakukan adalah pemain lama, sahingga setiap aktivis KNPB,  selalu tunduk pada keputusan organisasi dan fokus mendorong apa yang menjadi keputusan bersama dalam organisasi.

Musuh internal maupun  external yang selama ini sedang berupaya menghacurkan gerakan perlawan KNPB di Papua adalah pemain lama yang gagal mendorong misi mereka di dalam Oraganisasi Komite Nasisioal Papua Barat (KNPB), sehingga mereka membentuk blok-blok kemudian sedang berupaya bersama Kolonial dan Kapitalis untuk menghancurkan gerakan KNPB dari internal keluar.

Setelah terbentuknya KNPB di pos 7 Sentani dalam internal KNPB muncul tuduhan terhadap Kawan Jubir Internasiol, bahwa Kawan Victor Yeimo mendorong agenda WPNCL di dalam Organisasi KNPB, kemudian mengacam dengan berbagai cara, namun ternyata tuduhan itu tidak benar, karena Itu upaya kelompok tertentu untuk menyelamatkan misi mereka, upaya itu pun gagal.

Di pertengahan tahun 2019 kelompok yang sama menuduh KNPB sedang mendorong agenda Negara Fedral Republik Papua Barat dan  JDP  Isu HAM dan dialog di luar negeri, ternyata tuduhan itu tidak terbukti dan Itu hanya salah satu trik untuk menjelamatkan misi kelompok yang sama di Parlemen Nasional West Papua (PNWP).

Di awal tahun 2019 kelompok yang Sama menuduh KNPB bahwa, KNPB sedang mendukung agenda negosiasi atau perundingan yang di dorong oleh OPM-TPNPB, yang di deklarasikan melalui konfrensi pers di Port Moresby, pada hal KNPB secara organisasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan dimaksud, Dan dengan menggunakan isu kegiatan negosiasi atau perundingan ini mereka mengahasut Militer TPNPB yang eksis di dalam negeri, bawa ke KLB Biro pertahanan ULMWP, untuk mengangkat Matias Wenda Panglima Tinggi West Papua Army.

Terahir di bulan April dan Mei 2019 kelompok yang sama menuduh KNPB kerja sama dengan LIPI, JDP,  ENGO, Gereja, dan Dewan Gereja Sedunia mendorong isu dialong. ternyata Dewan Gereja Sedunia yang merekomedasi keinginan suara kenabian Gereja di Papua, Itu juga di Undang oleh perkumpulan anggota parlement Inggris untuk Papua Barat, untuk menjadi salah satu pembicara utama dengan Tuan Beny Wenda dalam pertemuan Itu. 

Pertanyaan adalah mengapa perkupulan parlemen inggris untuk Papua Barat mengudang Dewan Gereja Sedunia  yang mendorong isu dialog itu? Seharusnya ketua ULMWP mendesak Perkumpulan Parlemen Inggris untuk Papua Barat Itu  tidak undang dewan Gereja Sedunia yang mendorong isu dialog Itu? 

Semua tuduhan yang di alamatkan pada KNPB di atas adalah upaya menghancurkan gerekan KNPB demi melegalkan misi kelompok yang di berhasil mendorong misinya di dalam Gerakan KNPB selama sepuluh tahun.

Kelompok ini merasa bahwa ULMWP adalah forum persatuan yang pas untuk meloloskan misi mereka dengan berbagai tipu daya terhadap Faksi WPNCL dan NRFPB yang dulunya mereka Benci dengan tuduhan KNPB kerja sama dengan dua Faksi ini. 

Seluruh  Pejuang bersama rakyat Papua Barat sudah dan sedanga mengikuti permainan kotor kelompok ini, tindakan kelompok ini, tidak beda jauh dengan tindakan penguasa kolonial Indonesia dangan bapa kandungnya Kapitalisme di Papua Barat.

Kelompok ini berupaya berbagai cara untuk menghancurkan Gerakan KNPB, sajak terbentuk sampai saat ini.

segala kekuatan digunakan oleh kelompok ini, untuk melumpuhkan aktivis KNPB, mulai dengan perempuan, miniman keras, makanan,  Kekuatan dukunisme yaitu jin, jimat dan semua kekuatan yang ada di Papua.

Segala kekuatan yang di gunakan  kelompok ini ini,  tidak pernah berhasil mengagalkan gerakan KNPB, karena KNPB berdiri atas dasar  sejarah kebenaran Sang pemilik Bangsa Papua dan landasan sejarah Bangsa Papua.

Aktivis KNPB berdiri pada sejarah kebenaran dan tunduk pada apa yang menjadi keputusan bersama dalam organisasi serta fokus pada agenda bersama sambil membenahi diri sebagi pejuang Bangsa Papua.

Aktivis KNPB bukan anak-anak kecil yang ikutan-ikutan, Aktivis KNPB sedangan menju kedewasan untuk mengatur diri dalam perlawanan melawan kolonialisme, Imperialisme dan Kapitalisme di Papua.

KNPB bukan anjing suruan yang siap mati atas perintah tuannya, KNPB organisasi perlawanan yang sedang di gerakan oleh Manusia yang punya akal berpikiran sehat yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam proses memperjuangkan isu Referendum di Papua.

KNPB tidak akan goyah  sedikit pun oleh bunyi telapak kaki mu, KNPB tetap konsisten, fokus dan konsentrasi pada apa yang kami buat dari ide kita sendiri.

prediksi KNPB segala upaya yang di lakukan oleh kelompok ini, apabila gagal kelompok ini, bisa pekerja sama dengan penguasa kolonial Indonesian dan bisa bisa melakukan perlawan pada kita. 

Dari semua ini KNPB, kembalikan pada rakyat Papua Barat yang sedang merasahkan penindasan,biarlah rakyat yang  menilai siapa yang benar dan siapa yang salah.

One People One Soul 

Salam Satu Jiwa

Salam Revolusi Kita Harus Mengakhiri

Hidup KNPB 

SAVE AKTIVIS

PENDAPAT MRP TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DI PROVINSI PAPUA

Oleh: Timotius Murib (Ketua MRP)

1. Aspirasi untuk pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua, selama ini tidak selalu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Selain itu, seringkali, baik pembentukan provinsi maupun kabupaten/kota, tidak berdasarkan kajian kelayakan yang obyektif dan sahih. misalnya, data mengenai kependudukan (jumlah penduduk) di suatu daerah kabupaten, seringkali dimanipulasi dan/atau direkayasa. Selain itu, aspirasi pemekaran seringkali didorong oleh kepentingan subyektif, bukan kepentingan obyektif masyarakat mayoritas atau bukan aspirasi murni OAP.

2. Pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua, harus dilaksanakan berdasarkan atau disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah yang baku. sejauh yang diketahui, sampai sekarang Pemerintah Pusat belum menetapkan Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua. Penetapan Tata Ruang  Wilayah ini, menurut MRP,  penting dalam rangka penataan hak ulayat masyarakat adat. Konflik sosial bisa timbul di daerah otonom baru, apabila pemanfaatan tata ruang wilayah, berikut pemanfaatan sumber daya alam di wilayah administrasi daerah otonom baru tersebut menyampingkan atau mengabaikan hak ulayat masyarakat setempat.

3. Adanya Otonomi Khusus dengan dana alokasi khususnya, menjadi salah satu faktor pendorong merebaknya aspirasi tentang pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua. Dan dengan adanya kemudahan - kemudahan melalui Otonomi Khusus tersebut, menjadi daya tarik bagi penduduk dan pencari kerja dari luar Papua untuk masuk ke Provinsi Papua dan kabupaten/kota, daerah otonom baru tersebut. Pada sisi lain, penduduk asli, khususnya orang asli Papua, belum siap dan belum disiapkan secara baik, secara psiko ekonomis-politis dan psiko sosial-kultural.

4. Pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua, baik berupa provinsi maupun kabupaten/kota, harus tetap mengikuti agenda moratorium yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara agenda moratorium berlangsung, menurut MRP, dalam rangka penataan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi di daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan evalusi yang obyektif dan sahih mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus dan pelaksanaan otonomi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Dalam konteks ini, oleh karena Otonomi Khusus Papua menempatkan orang asli Papua sebagai sasaran utama (affirmation policy), maka perhatian dalam evaluasi tersebut seharusnya mencakup pula gambaran yang obyektif dan sahih mengenai keterpenuhan hak dan kepentingan serta populasi dan keberadaan orang asli Papua mengenai akses yang diperolehnya dalam berbagai aspek pembangunan serta dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

5. Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada hakekatnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan derajat hidup serta taraf hidup masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua, agar menjadi semakin maju, makmur dan sejahtera lahir dan bathin. Oleh karena itu, menurut MRP, dalam hal pembentukan daerah otonom baru, baik provinsi ataupun kabupaten/kota, populasi dan keberadaan (eksistensi) orang asli Papua harus menjadi syarat mutlak dalam konteks tersebut. Selain itu, menurut MRP, hal lain yang harus pula mendapat perhatian sungguh - sungguh dalam konteks pemekaran adalah mengenai kesatuan sosial budaya dan wilayah hukum masyarakat adat yang tercakup dalam wilayah hak ulayat masyarakat adat setempat. Hal ini menjadi penting, dalam rangka menjaga dan menjamin keharmonisan hubungan sosial di dalam masyarakat setempat dan sekaligus mencegah sedini mungkin, kemungkinan adanya atau timbulnya konfik sosial berkaitan dengan batas wilayah dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah administrasi pemerintahan daerah otonom baru tersebut.

6. Pembentukan daerah otonom baru dalam bentuk provinsi di Provinsi Papua, menurut MRP, hal itu tidak terlalu penting. Hal ini, karena pada umumnya salah satu alasan pembentukan daerah otonom baru adalah untuk memperpendek rentang kendali, terkait dengan keadaan topografis, geografis, iklim dan demografis. Akan tetapi  dengan dibentuknya daerah kabupaten baru yang banyak di Papua sekarang, yang berjumlah 29 Kabupaten/Kota, maka sebenarnya soal rentang kendali tidak relevan menjadi alasan untuk pembentukan provinsi baru. Karena soal rentan kendali, dapat ditangani di Kabupaten/Kota. Memang harus diakui, masih terdapat berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini, khususnya  terkait dengan pembagian dan distribusi dana alokasi khusus Otonomi Khusus Papua. Tetapi, MRP berpendapat hal ini, tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang relevan dan urgen untuk membentuk provinsi baru di Provinsi Papua.

7. Kalaupun telah ada usulan pemekaran yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI dan DPD RI, MRP sangat mengharapkan agar segala sesuatunya sungguh-sungguh berdasarkan penilaian serta pertimbangan yang obyektif dan harus bertumpu pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian, beberapa hal yang dapat kami  sampaikan. Wasalam. Hidup OAP✊🙏

ULMWP MENUJU KEHANCURAN

Oleh: Marinus Yaung

Pembentukan West Papua Army atau Tentara Papua Barat di perbatasan Vanimo, PNG - Skow, Jayapura, Indonesia oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) pada bulan Juni 2019 lalu untuk menegaskan ke publik bahwa ULMWP sekarang memiliki sayap militer adalah langka blunder yang sangat keliru dan berpotensi menghancurkan organisasi ULMWP sendiri dan selanjutkan akan berdampak kepada ditolaknya proposal keanggotaan penuh di MSG dan dikeluarkannya isu konflik Papua dari agenda MSG. Orang Papua sudah menaruh asa dan harapan penuh kepada ULMWP untuk memperjuangkan nasib Papua menuju proses penentuan nasib sendiri. Bahkan negara - negara Melanesia yang telah memberikan kedudukan politik observer bagi ULMWP dalam rumah MSG, akan kehilangan tujuan dan harapannya untuk melihat ULMWP dan Indonesia duduk dalam satu meja bersama utk berdialog konstruktif demi menyelesaikan konflik Papua dgn cara yang adil dan bermartabat. Akan ada banyak pihak yg kecewa dan tidak lagi bersimpati dengan gerakan politik komite eksekutif ULMWP membentuk Tentara Papua Barat ( TPB ).

Pihak pertama yang sudah pasti kecewa adalah tokoh - tokoh politik Vanuatu seperti Barack Sope, Joe Natuman dan Carlot Salwai.  Ada juga tokoh - tokoh Gereja Vanuatu dan tokoh - tokoh adat Vanuatu yang hadir dan menyaksikan penandatanganan Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 di Port Villa, Vanuatu. Deklarasi reunifikasi faksi - faksi perlawanan Papua yang sepakat untuk membentuk satu wadah perjuangan yakni ULMWP. Nasehat Barack Sope yang dimasukan sebagai poin - poin penting dalam Deklarasi telah dilanggar oleh pimpinan ULMWP. Poin - poin penting tersebut antara lain, pertama, ULMWP harus mengembangkan pola kemimpinan yang inklusif, bukan eksklusif. Front perjuangan ini harus terbuka utk semua tanpa membedakan suku, agama, asal daerah dan ras. Kedua, kepemimpinan dlm komite eksekutif ULMWP bersifat koordinasi dan fasilatatoris. Komite maupun dewan eksekutif tidak boleh mengurangi atau mereduksi peran dari faksi - faksi perjuangan  yang ikut mendukung dan membentuk ULMWP. Dengan membentuk TPB, komite eksekutif telah mereduksi peran TPN - OPM di lapangan. Ini tindakan sabotase ULMWP terhadap kepemimpinan tertinggi OPM di Puncak Jaya, Jenderal Goliat Tabuni. Tindakan sabotase ini tidak sesuai dgn nasehat Barack Sope yg menjadi nilai penting dalam Deklarasi Saralana.

Ketiga, ULMWP harus berjuang dgn cara - cara diplomasi dan kampanye damai untuk mewujudkan perjuangan Papua merdeka. Cara - cara kekerasan dan konflik senjata biarlah menjadi domain TPN - OPM di Papua. Poin ini juga dilanggar oleh komite eksekutif ULMWP dgn membentuk TPB. Akibat tindakan politik yg blunder ini, Vanuatu sudah pasti sedikit kecewa dan merasa tdk lagi diminta pandangannya terkait  tindakan politik ULMWP. Kalau akhirnya dukungan Vanuatu menjadi pudar terhadap ULMWP akibat mengembangkan kepemimpinan yang inklusif, yang tdk mau lagi meminta nasehat dari Barack Sope dan tokoh - tokoh Gereja serta Tokoh Adat Vanuatu, maka isu Konflik Papua tinggal menunggu waktu hilang dari agenda MSG.

Pihak kedua yang sudah pasti kecewa dgn tindakan komite eksekutif ULMWP membentuk TPB adalah negara - negara MSG. Prasyarat utama forum MSG mendukung perjuangan ULMWP karena ada kesatuan perjuangan diantara faksi - faksi politik di Papua dan di luar negeri. Tetapi ketika TPB terbentuk, ini akan dibaca oleh forum MSG bahwa sudah terjadi keratakan dan perpecahan faksi - faksi perjuangan Papua. Pasti MSG akan bertanya kenapa tidak memperkuat TPN - OPM dan harus membentuk kekuatan militer baru ?. Komite eksekutif ULMWP harus bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah ini ke hadapan forum MSG. Bersatu di payung ULMWP saja sudah sulit menjadi anggota penuh MSG, apalagi kalau sudah muncul ketidakharmonis yang akan berujung konflik sesama faksi perjuangan, sudah pasti semakin berat isu konflik Papua bertahan dlm agenda MSG.

Pihak ketiga yang sudah pasti kecewa adalah KNPB dan TPN - OPM. Sejak pergantian anggota komite eksekutif ULMWP tahun 2017, saya lihat komite eksekutif secara diam - diam menyingkarkan dan mengisolasikan KNPB dan TPN dari kerja - kerja komite eksekutif. Sejak itulah saya sudah kehilangan simpati dengan anggota - anggota komite eksekutif yg menjalankan pola kepemimpinan eksklusif di lingkungan ULMWP. Yang berjuang di depan moncong senjata aparat keamanan Indonesia itu KNPB dan darah serta nyawa mereka menjadi taruhan. Darah dan nyawa anggota KNPB itulah yang membentuk Parlemen Nasional West Papua ( PNWP ), bukan Free West Papua Campaign di London, Inggris. Ingat itu baik saudara Benny Wenda !. Dengan kendarahan politik PNWP Benny Wenda bisa masuk dalam struktur komite eksekutif ULMWP. Dengan kata lain, ULMWP berutang darah dan nyawa dari puluhan aktivis KNPB yang sudah di bunuh dan ratusan nyawa anggota TPN. TIDAK PERLU DAN TIDAK TERLALU STRATEGIS MEMBENTUK TENTARA PAPUA BARAT, CUKUP MEMULI

Oleh : Jekson gobai

Pejuang yang dilahirkan dan dibesarkan dari rahim penindasan semestinya harus mengetahui secara rasional tentang apa yang seharusnya saya harus perjuangkan  berdasarkan Kondisi riil yang terjadi ditengah- tengah kaum terjajah, dengan mempertahankan integritasnya sebagai seorang pejuang, pembebas, penyelamat.

Jabatan dan kedudukan yang dimiliki dalam medan revolusi, adalah bukan jabatan politik, bukan juga jabatan oposisi. Tapi itu adalah merupakan jabatan perjuangan, jabatan penderitaan, jabatan pembebasan yang diselimuti oleh darah dan air mata kaum terjajah, Oleh karena itu, tidak relevan kalau mengunakan sifat organisasinya menganut trias politika karena, karena dampaknya akan mengalami degradasi organisasi dan seakan-akan menjadi organisasi oposisi terhadap organ organ yang ada.

Seorang diplomat seharusnya mengetahui kinerjanya seperti apa yang harus dikerjakan, ULMWP sudah kehilangan arah perjuangan yang sesungguhnya harus diperjuagkan, ULMWP yang dinamakan sebagai wadah kordinatif tapi kini telah menjadi wadah oposisi/ tandingan terhadap organ- organ perlawanan yang sudah telah dilahirkan dan dibesarkan dari dalam rahim penindasan. 

Baru saja Alam papua, & rakyat papua saksikan saksama terhadap apa yang Ulmwp diresimnya beny wenda deklarasikan west papua army (WPA) semestinya kita ketahui bahwa sayap military tersebut dideklarasikan bukan kebutuhan mendadak rakyat banggsa papua saat ini, Tapi hanya karena kekecewaan, keegoisaan, dan kehilang arah tupoksi perjuangan Yang sesungguhnya. Sehingga, Yang dibutuhkan rakyat dan bangsa papua adalah semua element hilangkan egoisme private dan persatukan semua itu dalam komandan Nasional yang dahulu kalah tahun 1971 didirikan, karena disitulah akan menemukan letak kebenaran yang sesungguhya untuk benar" persatukan kami untuk membawa pembebasan bangsa papua dari klonialisme.

ULMWP direzimnya bw telah menyerang kekuatan komando nasional TPNPB dengan membentuk sebuah sayap military tandigan terhadap military yang sebenarnya benarnya ada dalam Medan revolusinya dan benar" dilahirkan, dibesarkan, dibentuk dari rahim penindasan, Yang selalu ada bersama rakyatnya, selalu ada bersama Alam leluhurnya, selalu ada bersama daerahnya yang sedang ekploitasi Alam dan kekayaan papua. 

TPNPB engkaulah pertahanan akhir dan harapan sejati rakyat yang sedang terjajah. Karena, Siang malam selalu ada dirimba raya, dihutan belantara, digoa" dibalik batu, dibalik gunung, hanya karena mempertahan kebenaran dan untuk merebut kembali kedaulatan yang dirampas dan melawan militerisme diatas tanah ini untuk mengusir klonialisme. Tiada nama lain, tiada harapan lain, tiada military lain yang kami abadikan dan banggakan dalam sanubari duka Lara kami, hanyalah engkau satu-satunya harapan masyarakat, dan tanah ini, Semoga teruskan semangat perjuangan sampai titik darah penghabisan untuk merebut kemenangan, Tampat kompromi kelompok minoritas tandingan/i terhadap perjuanganmu.

ULMWP direzimnya bw juga telah menjadi barisan oposisi terhadap gerakan" gerakan sipil kota yang sementara bergeliriya dilapangan penindasan. Untuk menghalangi kerja kerja KNPB. ULMWP telah membentuk satu gerakan tandingan sipil kota yaitu Komite Aksi, hanya karena kehadiran Komite aksi telah menghancurkan simpatik rakyat terhadap perjuangan, telah diubah menjadi rakyat yang empatik  gerakan sipil kota dan perjuangannya, Karena telah membagun isu propoganda yang sangat profokatikatif, memutar balikan fakta dan data yang sebenar sebenarnya dan tujuan akhir mereka terhadap apa yang mereka lakukan hanya karena mereka ingin papua ini tak boleh bebas dari penjajah klonial indonesia.

ULMWP direzimnya bw ini tak mampu dan gagal merestorasikan tupoksinya sebagai diplomat dan memangkan negara negara Sehingga, kembali ULMWP dijadikan menjadi organisasi tandingan, oposisi dan sangat meresahkan terhadap pergerakan sipil kota dan pergerakan pertahanan military Sehingga kini tak lagi pantas memanggil mereka ULMWP karena bicara tentang ULMWP berarti berbicara soal persatuan dan wadah kordinatif Sehingga kita pantas menamakan mereka menjadi " PERGERAKAN OPOSISI/ TANDINGAN TERHADAP PERJUANGAN BANGSA PAPUA BARAT"( POTTPB) Karena kinerjanya sangat berpotensi sekali menghancurkan pergerakan pembebasan bangsa papua barat.

ULMWP direzimnya B w juga telah membuat kehilangan kepercayaan dan menghancurkan integritas & krediblitas pandangan internasional, karena telah berkali" melakukan pembohongan public, dengan memunculkan sebuah asumsi public yang menyinggungkan. Karena ULMWP direzimnya beny wenda telah mengklabuhi dan menenggelamkan perjuangan TPNPB yang  sudah sejak lama diketahui oleh dunia internasional dan memuculkan sebuah asumsi public internasional yang baru dengan terbentuknya West papua army, dan TRWP.

Pertanyaannya? Bagimna dengan kepercayaan dunia internasional terhadap ULMWP dan perjuangannya! Karena banyak sekali melakukan Keaneh-anehan yang semestinya tak boleh dilakukan dikanca internasional  karena, sejak lama diyakini dan dipercaiyai oleh negara" internasional lebih khusus MSG dan PIF adalah OPM TPNPB Sehingga dengan terbentuknya West papua Army seakan akan menghilangkan kepercayaan negara" suportif dunia internasional dan negara negara pasifik, Karena mereka akan mengadopsi mengasumsi bahwa ini dalam Tubuh ULMWP masi ada hal" yang belum dibereskan pada hal kita memberi sebuah alternatif untuk mempersatukan gerakan sipil kota dan pertahanan dalam wadah kordinatif ULMWP.

Namun Kinerja ULMWP Resimnya Bw implementasinya berpotensi menghancurkan persatuan yang telah dibangun dengan darah dan air mata, dan negara vanuatu pasifik lainya ketahui bahwa ULMWP itu dibentuk sebagai wadah kordinatif atau representatif bukan wadah oposisi atau tandingan sehingga, hal ini akan berdampak pada kehilangan kepercayaan negara" pasifik terhadap dukungan kemerdekaan bangsa ini. Negara negara pasifik dalam pesan pesan moril nya dalam iven iven terpenting tentunya selalu saja mereka ngomong bahwa  ULMWP dibentuk untuk menjaga koridor persatuan, marajut kebersamaan menuju pembebasan bangsa ini.

Namun pertanyaannya bagimna dengan Kepemimpinan rezim ini? 

Oleh karena itu, Rezim ini segera dikudeta dan kembalikan warna ULMWP yang sebenarnya! ULMWP tak pantas diduduki oleh orang yang sukuisme, dangkal tratrgisnya karena wadah wadah pemersatu bangsa bukan organ oposisi. Kalau posisi begini kita trus biarkan maka perjuangan suci ini sedang menuju ambang kehancuran dan malapetaka.

#Kudeta

#rezim

#oposisi

JURI BICARA INTERNASIONAL TPNPB (SEBBY SAMBOM), MENGKLARIFIKASI KONGFRENSI LUAR BIASA PAPUA ARMY

Oleh: Sebby Sambom

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom mengatakan dia maupun TPNPB tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa I yang diselenggarakan oleh West Papua Army (WPA) seperti yang dikemukakan oleh Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua, Jacob Rumbiak.

TPN-PB dan KNPB akan tunduk dibawah kontstitusi 61/71,tidak akan pernah keluar rill perjuangan

Sesuai Kongres Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat  (TPNPB) di biak ditetapkan bahwa Jendral GOLIAT TABUNI sebagai Panglima tertinggi TPNPB.

Lalu konspirasi terselubung apa yg di mainkan oleh parah eksekutif ULMWP benny wenda, dan mereka yg mengkalim diri sebagai TRWP/WPA.

Yaitu :

Mathias wenda ,

Sem karoba

Bazoka logo

Fany kogoya

simion daby

Buctar tabuni 

Erick walela dan

Para pengikutnya.

Perjuangan ini milik rakyat bangsa papua dari sorong hingga merauke. Bukan milik kalian dari suku walak-piramid.

Berhenti deklarasi Organisasi diatas organisasi

Yg bertujuan untuk menghancurkan perjuangan dan mencari popularitas dan kapasitas.

Sem Karoba dkk, menanam sahamnya di setiap negara karena mengekspor kopi arabika balim ke internasional. Mereka pantas di sebut parah kapitalis yg hanya mencari profit dari kekayaan rakyatnya sendiri.

Hapus paham Demokrasi kesukuan dari teritori west papua 

Paham dan sadar.

By. kiriKeroman 

VIVA TPN-PB

VIVA KNPB 

VIVA SOSIALIS Papua Wene

PENOLAKAN PEMEKARAN PROVINSI Di PAPUA DALAM ANALISIS MATEMATIKA

Oleh: Loami Gobai

PENOLAKAN PEMEKARAN PROVINSI Di Papua. 

Sama dengan 

MENOLAK Kurang Lebih

3.000.000–10.000.000 tentara, dengan masing-masing tugas di daerah Militer. 

( Wikipedia, jumlah Kompi ) 

MENOLAK transmigrasi kurang Lebih

2,6% masuk tanah Papua dari 4 juta penduduk transmigrasi di indonesia tahun 2019. Atau dengan kata lain, Menolak 26.000 ribu transmigran yang masuk tanah Papua dari jumlah sampel 10.000 ribu transmigran dari setiap daerah di indonesia. 26.000 ribu ini belum di tambah dari tahun-tahun sebelumnya. 

(  Berdasarkan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia ). 

Sehingga, kesimpulan sementaranya  adalah rata-rata transmigran 9.128 ribu jiwa jika pemekaran provinsi itu tejadi lagi sebanyak 7 provinsi. 

MENOLAK otonomi khusus dan Dana Desa sebesar Rp 275,591 triliun tahun 2019. Bahkan bisa naik shetiap tahunnya. 

( Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia  ; Diposkan pada: 10 Dec 2018 )

MENOLAK Pembangunan Infrakstruktur daerah, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dll.  Jika dana Otsus dan dana desa itu dimanfaatkan dengan baik. 

MENOLAK Degradasi atau hilangnya sosial budaya. Karena pencampuran sosial budaya. 

         Intinya bahwa Dari beberapa uraian diatas, dapat saya sampaikan : 

1. Kepada Para pemuka Pemekaran bahwa sebelum buat pemekaran itu tinjau semua aspek kehidupan daerah yang mau dimemekarkan jangan seenaknya. Undang orang statistika, undang orang Analisi Matematika, undang Praktisi Sosial Budaya, praktisi Ekonomi, praktisi Kesehatan, Praktisi Pendidikan, praktisi Pembangunan, dan tokoh agama serta tokoh Masyaraka. 

2. Kepada seluruh Masyarakat bahwa Pemekaran itu ada Positifnya ada negatifnya. 

Kesimpulan : 

Dari 1 dan 2 diatas, disimpulkan bahwa 

Tolak Pemekaran : 

jika belum ada pengkajian seperti diatas dan jika lebih banyak negatifnya lebih baik tidak usah mekarkan saja. 

Terima Pemekaran : 

Jika  ada pengkajian seperti diatas dan jika lebih banyaknya Positifnya. 

Sekian.