Orang Inggris dan Penghargaan Freedom of Oxford untuk Benny Wenda

                        Foto: Doc-Pribadi/Fb.

Oleh: Marinus Yaung

Orang inggris itu keturunan bangsa Anglo - Saxon dari wilayah prusia, Eropa daratan. Bangsa Anglo - Saxon yang menciptakan sistem perbudakan di dunia yang di mulai pertama kali di Afrika Barat. Bangsa ini menciptakan sistem perbudakan karena mereka percaya orang - orang kulit hitam diciptakan Tuhan untuk menjadi budak atau pelayan bagi mereka. Doktrin perbudakan mereka didasarkan pada isi kitab kejadian 9 : 25 "..hamba yang paling hina.." adalah status orang kulit hitam yg ditetapkan Tuhan. 

Inggris menciptakan sistem perbudakan dari Afrika sampai Pasifik Selatan. Ketika inggris berkuasa di Fiji 10 Oktober 1874, inggris memulai industri perkebunan tebu dan membuat program " blackbird " dgn menculik penduduk di Solomon Island dan Vanuatu untuk dipekerjakan sebagai budak - budak di perkebunan tebunya di Fiji. Tapi karena budak - budak dari Pasifik Selatan terlalu malas kerja dan banyak yang meninggal di perkebunan, inggris menggantikan mereka dgn mendatangkan tenaga budak dari India. 

Sejarah bisa membuktikan kepada kita bahwa bangsa Anglo - Saxon ini bangsa yang tdk percaya orang kulit hitam bisa memimpin. Karena itu dlm sejarah Inggris, tdk ada orang kulit hitam yg bisa jadi menteri atau pejabat setingkat menteri. Di Australiapun yg masih keturunan bangsa Anglo - Saxon, tidak satupun orang Aborigin bisa jadi menteri atau pejabat setingkat menteri. Terkecuali di Amerika Serikat, itupun setelah George Walker Bush Jr berkuasa di Gedung Putih, barulah ada orang kulit hitam, Jenderal Collin Powel jadi menteri. 

Lalu kemarin di Dewan kota Oxford, bangsa Anglo - Saxon ini memberikan gelar warga kehormatan kota Oxford kepada Benny Wenda dalam thema perayaan " peacefull campaign for democracy " membuat saya mencurigai gelar kehormatan ini bukan untuk kepentingan orang Papua dan ULMWP tapi untuk kepentingan Inggris sendiri yang mulai terganggu hubungan bilateralnya dgn Indonesia krn persoalan Rio Tinto, BP, dan lain - lainnya. 

Sudah jadi rahasia umum dalam hubungan internasional bahwa kepentingan politik akan selalu " berselingkuh " dengan kepentingan ekonomi. Orang Papua tdk penting bagi Inggris. Isi perut bumi Papua yang penting bagi Inggris dan koorporasi internasionalnya.

PEMEKARAN PROGRAM PEMUSNAHAN RAS MELANESIA DI PAPUA BARAT.

                      Fhoto:Doc/Amoka

Oleh: Agus Kossay

Pemekaran Provinsi dan Kabupaten merupakan upaya kolonial Indonesia untuk mempertahankan sistem kolonialisme di wilayah Papua Barat,  melalu para elit-elit politik lokal yang rakus  kekuasaan dan kekayaan diri sendiri dan keluarga.

Pemekaran bagi rakyat Papua Barat bukan solusi untuk membagun kesejahteraan orang asli Papua tetapi, pemekaran bagi rakyat Papua Barat merupakan program kolonial Indonesia untuk memusnahkan orang asli Papua  ras melanesia di Papua Barat dengan berbagai rangcangan program kolonial Indonesia di Papua.

Pemekaran bukanlah solusi untuk menyelesaikan konflik politik ekonomi di  Papua Barat, pemekaran justru menambah konflik berkepamjangan di Papua, sehingga dengan kesadaran yang tinggi rakyat Papua Barat harus menolak dan membubarkan tim pemekaran provinsi dan kabupaten di wilayah Papua Barat.  

Elit politik lokal jangan  memaksa kehendaknya untuk mendorong pemekaran provinsi dan Kabupaten, sementara rakyat Papua sedang di korban oleh kolonial Indonesia di Papua Barat, Air mata dan darah rakyat tak berdosa terus mengalir dan membasahi negeri ini.

Darah dan Air mata rakyat Papua Barat  yang terus mengalir dan membasahi negeri ini dari sejak bangsa Papua dipaksakan menjadi bagian dari penguasa kolonial Indonesia sampai saat ini tidak bisa dapat di hapuskan dengan pemekaran Provinsi dan kabupaten, yang bisa menghapuskan Air mata dan darah yang mengalir di atas negeri ini adalah melalui kemerdekaan bangsa Papua.

Para elit politik lokal Papua, perhenti berdansa atas pengorban air mata dan darah rakyat Papua Barat dengan isu pemekaran Kabupaten dan provinsi di Papua. 

Wahai para elit politik lokal Papua 8dengarkanlah suara rakyat mu, yang sedang perteriak menolak pemekaran provinsi dan kabupaten, dukunglah rakyat mu yang menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat di pulau Papua Barat.

Pemekaran salah satu strategi penguasa kolonial Indonesia untuk meredam isu perjuangan bangsa Papua yang sedang di internasionalisasi oleh para pejuang diplomat Papua di kanca international, agar konsentrasi rakyat Papua Barat tidak boleh fokus pada perjuangan bangsa Papua dan upaya kolonial Indonesia mengkotak-kotakan rakyat Papua Barat dengan pemekaran provinsi Dan kabupaten agar rakyat tidak bersatu.

Untuk mengakhiri semua konflik politik perkepanjangan sejak 1961 sampai saat ini adalah hanya dengan Kemerdekaan bangsa Papualah yang menjawab keinginan luhur rakyat Papua barat, tidak ada solusi lain, selain kemerdekaan bangsa Papua sesuai dengan nubuatan Nabi Isak samuel Keyne bahwa " sekalipun negeri ini akan di pimpin oleh orang lain yang punya marifat tinggi tidak dapat membangun negeri ini, kecuali negeri ini akan bangkit untuk membangun diri sendiri atau memimpin sendiri".

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT, BUKAN ORGANISASI MURAHAN DAN IKUT-IKUTAN

Oleh : Jekson  gobai 

KNPB bukan organisasi murahan, KNPB juga bukan organisasi ikut-ikutan, KNPB  bukan juga organisasi yang tunduk dibawah hegemoni Klonial indonesia, KNPB juga bukan organisasi yang terdaftar dikesbangpol sebagai legitimasi supaya tunduk dibawa NKRI, Tapi KNPB ada pada posisi  benar untuk mempertahankan yang benar, Sikap, prinsip KNPB sudah jelas yang salah tetap salah, tidak mungkin untuk diperbenarkan. Karena, Kebenaran itu bukan milik manusia, organisasi, fraksi, Tapi kebenaran itu selalu ada jalan keluarnya, Walaupun manusia berusaha memanipulatif. Maka, KNPB mempertahankan sejarah yang benar, Agenda yang benar, Tujuan  yang benar, untuk menemukan jalan keluar yang tepat.

Anda tidak bisa memaksakan KNPB Ikut terlibat dalam setingan dan rayuan kemanisan-Mu yang adalah merupakan agenda untuk memperpanjang Penjajahan,  penindasan, pemerkosaan, sampai kepada menuju termarjinal orang papua diatas tanah-Nya  sendiri. Maaf KNPB tidak ikut terdorong dalam hegemoni agendamu  yang berusaha memasukan dalam perspektif  sukuisme, Idealisme  KNPB sudah jelas, menjujung tinggi  nasionalisme sebagai suatu rangkaian persatuan yang harus dipelihara dan dipertahakan untuk menuju pembebasan bangsa ini keluar dari klonialisme, kapitalisme dan imprialisme. Fitnahan, hinaan dan tuduhan terus lancarkan terhadap KNPB, sebagai suatu strategis  lawan untuk menghancurkan KNPB. Tapi, kami raikaikan itu sebagai suatu batu loncatan untuk melihat suatu tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain, dan itu ada sebuah proses dan resiko perjuagan yang  harus dialami dan merasakan untuk menuju kedewasaan dalam perjuangan  demi mengapai cita cita dan harapan leluhur  dan rakyat bangsa papua menuju penentuan nasib sendiri bagi bagi bangsa ini melalui solusi demokratis "referenfum".

KNPB adalah organisasi perlawanan yang benar-benar lahir  dari dalam rahim penderitaan dan penindasan rakyat bangsa papua barat, Kini telah menjadi harapan leluhur, Alam, dan rakyat papua. Harapan dan Sandaran akhir bangsa papua ada pada KNPB, Karena tidur bangun, makan minum, senang tidak senang, suka dan duka, Menderita medan lapangan Perlawan, KNPB bersama rakyat selalu menunjukan perlawanan bermartabat, yang sebenar benarnya sudah sejak lama memberi pelajaran  kepada indonesia tentang Apa yang dimaksud dengan demokrasi Sesugguh-Nya. Untuk bangsa ini keluar dari penindasan.

KNPB selalu mengajarkan kepada indonesia bahwa, kesimpulan penyalesaian masalah papua bukan ada dalam ,otsus, pemekaran, Up4b, infrastructure Jalan Jembatan, bukan juga bukan melalui otsus plus yang sedang di wacanakan oleh para borjuis " lokal (Pemprov Papua).Tapi, Kesimpulan yang demokratis untuk menyelesaikan masalah papua adalah ada dalam (Referendum) untuk menentukan nasibnya  sendiri  bagi bangsa papua), Ini adalah merupakan solusi akhir dari pada penyelesaian masalah papua. Sehingaa KNPB Menyampaikan indonesia bahwa, tidak bisa lari dari pada kesalahan fatal yang dilakukan (Pepera) penentuan pendapat rakyat yang tidak dilaksanakan melalui prinsip prinsip hukum internasional dalam hal mengahkiri persoalan papua.

KNPB juga selalu mengajarkan kepada negara klonial indonesia bahwa, Papua yang aman, Papua yang damai, Papua yang bangkit, Papua yang mandiri dan sejahtera adalah ada dalam Papua yang sudah bebas, Merdeka dan berdaulat bagi bangsa-Nya sendiri. Bersama indonesia tidak ada harapan kesejahtraan, kedamaian  dan sukacita, Kehadiran dan keberadaan indonesia hanyalah membawa sebuah malapetaka bagi kehidupan leluhur dan manusianya. Oleh karena itu, solusi akhir hanyalah 1 kata " LAWAN"

Tanpa dianjurkan, diajarkan dan dipaksakan  oleh orang lain, KNPB selalu memiliki stategis, taktik, dan tehnik, terhadap apa yang sedang didorong olehnya. KNPB juga memiliki cara - cara yang bermartabat, professional disertai  dengan menunjukan sikap-sikap dewasa sebagai wujud dari seorang patriot dan revolusioner sejati dimedan perlawanan.Tanpa ada egoisme, sukuisme, margaisme dan daerahisme. 

KNPB juga tidak memiliki alat tajam atau senjata api, Alat tajam dan senjata milik KNPB adalah MEGAPHONE, PAMPLET, BALIHO, ARMI dan BENDERA, Itu adalah merupakan peluru yang paling ampuh untuk digunakan sebagai simbol- sambol perlawanan dalam rangka melawan dan mengusir penjajah dari atas Tanah-Nya sendiri. Jika ada orang yang menjastifikasi KNPB memiliki alat tajam dan perangkap lainya. Maka, KNPB pasukan orang itu bukan kawan kami tapi lawan  kami,  Prinsip arah tujuan kami sudah jelas hanya lawan dengan  cara damai dan demokratis.

Sejak 19 novermber 2008 ketika itu KNPB dibangkitkan kembali yang dulunya sebagai KNP, Sejak itu hingga saat ini teruslah terjadi penangkapan, pemenjarahan, pembunuhan, pengerebekan terhadap barang" milik KNPB, terus terjadi hingga sampai saat ini. Karena  sudah sejak lama Indonesia mengetahui bahwa KNPB adalah satu-satu-Nya barometer , harapan dan benteng pertahanan akhir bangsa Papua. Karena tentunya organ ini telah lahir dan bangkitkan dalam situasi kejenuan, kefakuman dan ketiduran perlawanan pada saat itu. Untuk memperjuangkan harapan dan hak-hak rakyat. Maka, rakyat perlu ketahui bahwa untuk melemahkan dan menghancurkan perlawanan suci KNPB, banyak kawan kami yang tanpa pamit dan kami diusir mereka menjadi alat klonial dan bagian dari manusia" stres dan sentiment untuk menghancurkan KNPB dengan berbagai macam cara dan bentuk apapun. Musti harus rakyatlah pilahkan mana yang benar, dan mana yang tidak benar, jangan sampai anda diarahkan kedalam jurang maut dan pada akhirnya menuju malapetaka.

Dalam situasi apapun, KNPB selalu menunjukan sikap-sikap propesioanalitas dan bermartabat sebagai implementasi dari Pejuang yang lahirkan dari lumbung" penindasan, Juga dibekali melalui organisasi yang bermartabat dan berwibawa. Sehingaa apapun tantanggan yang datang dari musuh dari luar bahkan dari dalam selimut, KNPB selalu anggap itu sebagai sebuah pelajaran, resiko, atau sebuah batu loncatan sebagai resiko seorang pejuang yang harus didapatkan, agar menjadi pejuang yang pantang menyerah dalam situasi apapun hingga titik darah penghabisan dan merebut kemenangan.

KNPB selalu mengajarkan juga bahwa musuh yang abadi adalah bukan manusianya tapi Sistim klonial indonesia, Juga mereka yang mengundurkan dari pejuangan dan menjadi agen penghancur misi suci. 

KNPB selalu selalu mengajarkan bahwa musuh utama dalam pribadi kita yang membuat kita kalah adalah( KETAKUTAN ) Sebab, berbicara tentang Kebenara itu tidak tercapai, kalau diri-Nya disertai dengan penuh Ketakutan

KNPB selalu ada pada posisi independensi dalam hal menyuarakan tentang kebenaran, & keadilan diatas tanah ini. KNPB juga tidak mencari popularitas atau terlibat dalam kepentingan fraksi ini, fraksi  itu, agenda ini dan itu, Tapi, Komite nasional  papua barat hadir sebagai organ pemersatu untuk memelihara persatuan kesatuan  yg sudah dibangun oleh KNPB itu sendiri, Yang sudah dipersatukan  dalam ULMWP. Jika ada yang orang yang tidak bekerja berdasarkan fakta kebenaran sejarah dan tidak memelihara persatuan yang sudah dibangun maka, KNPB bukan bagian dari itu, KNPB ada dalam persatuan, Sehingga KNPB ada pada posisi  rel kebenaran sejati.

KNPB Selalu berpengang teguh pada keputusan- keputusan  tertinggi organisasi tanpa, mementikan  sesorang, sekelompok orang, atau organ tertentu, yang imbasnya  mengakibatkan perpecahan yang sudah di bangun dalam rana penyatuan presepsi. Karena KNPB tau dan mengerti tentang awal kekalahan utama yang terjadi dalam  perlawan jika kita terpecah. (PERPECAHAN PERSATUAN) IBARAT seperti ( BERSATU KITA KUAT, BERCERAI KITA RUNTUH).

Oleh karena itu, KNPB mengajarkan kepada kita semua bahwa, persatuan kesatuan yang sudah kita bangun itu, Mari kita rawat sama" Karena, Musuh sedang bangun  strategis yang sebesar-besar-Nya, untuk menghancurkan perlawanan kita. Alat utama penghancur perjuangan kita adalah ketika kita bawa perjuangan dalam rana yang sempit Yaitu (Sukuisme) Karena sukuisme ini tentunya menjadi faktor utama penghancur nasionalisme dan perjuangan sejati kita.

Semua stakeholder, lapisan & elemen, Mari kita sepakat tinggalkan rayuan -rayuan kemanisan  musuh yang sedang melancarkan diatas tanah ini, yang musti memperpaniang penderitaan manusia papua. Maka, terus berlanjut Perampasan SDA yang penuh dengan kekayaan yang berlapis lapis jika, kita ikut terlibat dalam hegemoni klonial indonesia maka, yang kita nikmati hanya ampas ampas-nya selebih-Nya dinikmati oleh kaum kapitalis dan imprealisme global .

Kita menyadari bahwa akhir-akhir ini, Tidak ada lahan, ruang, kesempatan, & waktu, Untuk kita,  Kuliah, belajar, makan, tidur, minum, bekerja & berkarya diatas kita punya Tanah sendiri, Seakan akan kita dialamatkan sebagai  pendatang & didepan mata dan pandangan kita dari semua sektor dan lini kehidupan manusia telah tutup habis habisan oleh klonial indonesia. Sudah Tidak ada lagi ruang buat orang papua berkarya diatas tanah-Nya kita sendiri, Sadarlah! Kalau kita punya kesadaran, Kita ini sedang dijadikan seperti ( IKAN YANG SEDANG BERADA DIDALAM AQUARIUM, TINGGAL TUNGGU WAKTU KAPAN KAPAN KITA DIBUNUH)

Kesejahtraan, Kedamaian, kemakmuran, kebangkitan, kemandirian, & kekenyangan hanyalah milik para penindas dan penikmat yg ada dalam lembaga lembaga klonial indonesia. Dan itu fakta & nyata hari ini, Bukan Bicara dogeng, atau bicara MOP. Diam kita mati, sebelum kita mati, Mari kita lancarkan perlawan untuk, Melawan militerisme, Menghapuskan Klonialisme, mengusir Kapitalisme dari teritorial west papua.

Akhirnya KNPB juga menyarangkan rakyat Papua bahwa bekerja untuk menuju pembebasan bangsa ini, Jangan tanyakan kepada pejuang tentang apa yang mereka kerjakan terhadap perjuangan tapi,Tanyakanlah kepada dirimu bahwa apa yg saya kerjakan untuk Papua.

Mari kita sadar, bersatu, dan lawan yang memulai dari akar rumput untuk menuju (Mogok sipil Nasional) yang diwacanakan oleh KNPB sebagai alternatif akhir untuk mengahkiri berbagai macam hegemoni klonial yang terus terjadi diatas teritorial west papua.

SALAM REVOLUSI

👊👊👊👊👊👊👊

KITA HARUS MENGAHKIRI

#MENUJUmogokSIPILnasional

OPERASI MILITER DAN TRANSMIGRASI TERJELMA DENGAN SIASAT PEMEKARAN KABUPATEN & PROVINSI DALAM RANGKA PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA DI

          Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Sesuai teori ilmu politik dan pemerintahan, pemekaran suatu daerah, desa,  kecamatan, kabupaten/provinsi lazimnya mempunyai atau memenuhi beberapa kriteria. Kriteria/syarat itu sebagai berikut.

(a) Luas/letak wilayah;

(b) Jumlah penduduk;

(c) Sumber Daya Manusia;

(d) Sumber daya alam.

Dalam konteks West Papua dari Sorong-Merauke, sebagai wilayah koloni atau pendudukan dan penjajahan Indonesia, syarat-syarat ini tidak berlaku. Karena misi dan tujuan penguasa kolonial Indonesia di West Papua seperti yang dijelaskan oleh Herman Wayoi.

"Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggatinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini..."    (Sumber:  Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal. 143). Dikutip dari Makalah Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Tanah Papua ( Bandar Numbay, Medyo Februari 1999).

Wayoi menegaskan pula:

 "Secara de facto dan de jure Tanah Papua atau Irian Jaya tidak termasuk wilayah Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi, Tanah Papua bukan wilayah Indonesia, melainkan dijadikan daerah perisai/tameng atau bumper bagi Republik Indonesia" ( Yoman: hal. 137-138). 

Pemekaran kabupaten/provinsi di West Papua sebagai operasi militer itu terbukti dengan dokumen-dokumen Negara sangat rahasia. 

Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan LINMAS: Konsep Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikadi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Sumber: Nota Dinas. No.578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan radiogram Gubernur (caretaker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 2000 dan No.190/1671/SET/tertanggal 3 Juni 2000 yang berhubungan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri orang Asli Papua. 

Adapun data lain:  "Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tertanggal 28 Mei 2003 tentang: 'Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatisme di Provinsi Papua melalui Pendekatan Politik Keamanan."

Lembaga-lembaga yang melaksanakan operasi ini ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri, khusus untuk operasi diplomasi, Kepolisian Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), Badan Intelijen Stategis (BAIS TNI), KOSTRAD dan KOPASSUS.

2. Komparasi Jumlah Penduduk

2.1. Jumlah Penduduk Jawa Barat 46.497.175 jiwa.

2.2. Jumlah Penduduk Jawa Tengah 35.557.248 jiwa.

2.3. Jumlah Penduduk Jawa Timur 38.828.061 jiwa.

2.4. Jumlah Penduduk West Papua dalam dua provinsi masing-masing:  Papua 3.322.526 jiwa dan Papua Barat 1.069.498 jiwa.

Total Papua dan Papua Barat hanya 4.392.024.

Dari perbandingan jumlah Penduduk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan West Papua terlihat terlampau jauh dan tidak rasional dan realistis untuk pemekaran kabupaten/provinsi di West Papua dari Sorong-Merauke.

Pertanyaannya ialah apakah penduduk hanya 4.392.024 membutuhkan banyak pemekaran kabupaten dan provinsi?

Dari kenyataan seperti ini, Pemusnahan Etnis Melanesia adalah nyata di depan mata kita. 

Ini kejahatan Negara dalam keadaan sadar. Ini kejahatan pemerintah Indonesia dengan cara sistematis, terstruktur, terprogram dan masif.

Pemekaran kabupaten dan provinsi juga Politik Adu-Domba-Devide et Impera bagi rakyat dan bangsa West Papua. 

3. Pengalaman Afrika Selatan

Penguasa kolonial Apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1978, Peter W. Botha menjadi Perdana Menteri dan ia menjalankan politik adu-domba dengan memecah belah persatuan rakyat Afrika Selatan dengan mendirikan Negara-negara boneka:

3.1. Negara Boneka Transkei.

3.2. Negara Boneka Bophutha Tswana.

3.3. Negara Boneka Venda.

3.4. Negara Boneka Ciskei.

(Sumber: 16 Pahlawan Perdamaian Yang Paling Berpengaruh: Sutrisno Eddy, 2002, hal. 14).

Dalam konteks West Papua, penguasa kolonial Indonesia membuka kabupaten dan provinsi boneka Indonesia di Papua. Di dalamnya membangun basis-basis TNI-Polri untuk mengawasi kehidupan Orang Asli Papua, bahkan membantai mereka dengan berbagai bentuk stigma. 

4. Saran dan masukan.

4.1. Para sarjana dan orang-orang terdidik dari bangsa West Papua, kelola dan bangun bangsamu dengan kabupaten dan provinsi yang sudah ada. 

4.2. Anda semua harus sadar bahwa proses pemusnahan etnis bangsa West Papua dilakukan oleh Negara dan pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah dengan terang-terangan dan juga tertutup.

4.3. Ikutilah dengan cermat bahwa Negara mendatangkan orang luar/orang Melayu Indonesia tanpa terkendali dengan tujuan perubahan demografi dan bagian tak kerpisahkan pemusnahan etnis bangsa West Papua.

Dalam keadaan sangat memprihatikan seperti ini rakyat dan bangsa West Tetap mempunyai Martabat (Dignity) dan HARAPAN (HOPE).

Waa...Nowe Nawot Kinaonak.

Ita Wakhu Purom, 10 Juli 2019.

PENDAPAT MRP TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DI PROVINSI PAPUA

Oleh: Timotius Murib (Ketua MRP)

1. Aspirasi untuk pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua, selama ini tidak selalu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Selain itu, seringkali, baik pembentukan provinsi maupun kabupaten/kota, tidak berdasarkan kajian kelayakan yang obyektif dan sahih. misalnya, data mengenai kependudukan (jumlah penduduk) di suatu daerah kabupaten, seringkali dimanipulasi dan/atau direkayasa. Selain itu, aspirasi pemekaran seringkali didorong oleh kepentingan subyektif, bukan kepentingan obyektif masyarakat mayoritas atau bukan aspirasi murni OAP.

2. Pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua, harus dilaksanakan berdasarkan atau disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah yang baku. sejauh yang diketahui, sampai sekarang Pemerintah Pusat belum menetapkan Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua. Penetapan Tata Ruang  Wilayah ini, menurut MRP,  penting dalam rangka penataan hak ulayat masyarakat adat. Konflik sosial bisa timbul di daerah otonom baru, apabila pemanfaatan tata ruang wilayah, berikut pemanfaatan sumber daya alam di wilayah administrasi daerah otonom baru tersebut menyampingkan atau mengabaikan hak ulayat masyarakat setempat.

3. Adanya Otonomi Khusus dengan dana alokasi khususnya, menjadi salah satu faktor pendorong merebaknya aspirasi tentang pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua. Dan dengan adanya kemudahan - kemudahan melalui Otonomi Khusus tersebut, menjadi daya tarik bagi penduduk dan pencari kerja dari luar Papua untuk masuk ke Provinsi Papua dan kabupaten/kota, daerah otonom baru tersebut. Pada sisi lain, penduduk asli, khususnya orang asli Papua, belum siap dan belum disiapkan secara baik, secara psiko ekonomis-politis dan psiko sosial-kultural.

4. Pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua, baik berupa provinsi maupun kabupaten/kota, harus tetap mengikuti agenda moratorium yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara agenda moratorium berlangsung, menurut MRP, dalam rangka penataan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi di daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan evalusi yang obyektif dan sahih mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus dan pelaksanaan otonomi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Dalam konteks ini, oleh karena Otonomi Khusus Papua menempatkan orang asli Papua sebagai sasaran utama (affirmation policy), maka perhatian dalam evaluasi tersebut seharusnya mencakup pula gambaran yang obyektif dan sahih mengenai keterpenuhan hak dan kepentingan serta populasi dan keberadaan orang asli Papua mengenai akses yang diperolehnya dalam berbagai aspek pembangunan serta dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

5. Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada hakekatnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan derajat hidup serta taraf hidup masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua, agar menjadi semakin maju, makmur dan sejahtera lahir dan bathin. Oleh karena itu, menurut MRP, dalam hal pembentukan daerah otonom baru, baik provinsi ataupun kabupaten/kota, populasi dan keberadaan (eksistensi) orang asli Papua harus menjadi syarat mutlak dalam konteks tersebut. Selain itu, menurut MRP, hal lain yang harus pula mendapat perhatian sungguh - sungguh dalam konteks pemekaran adalah mengenai kesatuan sosial budaya dan wilayah hukum masyarakat adat yang tercakup dalam wilayah hak ulayat masyarakat adat setempat. Hal ini menjadi penting, dalam rangka menjaga dan menjamin keharmonisan hubungan sosial di dalam masyarakat setempat dan sekaligus mencegah sedini mungkin, kemungkinan adanya atau timbulnya konfik sosial berkaitan dengan batas wilayah dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah administrasi pemerintahan daerah otonom baru tersebut.

6. Pembentukan daerah otonom baru dalam bentuk provinsi di Provinsi Papua, menurut MRP, hal itu tidak terlalu penting. Hal ini, karena pada umumnya salah satu alasan pembentukan daerah otonom baru adalah untuk memperpendek rentang kendali, terkait dengan keadaan topografis, geografis, iklim dan demografis. Akan tetapi  dengan dibentuknya daerah kabupaten baru yang banyak di Papua sekarang, yang berjumlah 29 Kabupaten/Kota, maka sebenarnya soal rentang kendali tidak relevan menjadi alasan untuk pembentukan provinsi baru. Karena soal rentan kendali, dapat ditangani di Kabupaten/Kota. Memang harus diakui, masih terdapat berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini, khususnya  terkait dengan pembagian dan distribusi dana alokasi khusus Otonomi Khusus Papua. Tetapi, MRP berpendapat hal ini, tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang relevan dan urgen untuk membentuk provinsi baru di Provinsi Papua.

7. Kalaupun telah ada usulan pemekaran yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI dan DPD RI, MRP sangat mengharapkan agar segala sesuatunya sungguh-sungguh berdasarkan penilaian serta pertimbangan yang obyektif dan harus bertumpu pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian, beberapa hal yang dapat kami  sampaikan. Wasalam. Hidup OAP✊🙏

ULMWP MENUJU KEHANCURAN

Oleh: Marinus Yaung

Pembentukan West Papua Army atau Tentara Papua Barat di perbatasan Vanimo, PNG - Skow, Jayapura, Indonesia oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) pada bulan Juni 2019 lalu untuk menegaskan ke publik bahwa ULMWP sekarang memiliki sayap militer adalah langka blunder yang sangat keliru dan berpotensi menghancurkan organisasi ULMWP sendiri dan selanjutkan akan berdampak kepada ditolaknya proposal keanggotaan penuh di MSG dan dikeluarkannya isu konflik Papua dari agenda MSG. Orang Papua sudah menaruh asa dan harapan penuh kepada ULMWP untuk memperjuangkan nasib Papua menuju proses penentuan nasib sendiri. Bahkan negara - negara Melanesia yang telah memberikan kedudukan politik observer bagi ULMWP dalam rumah MSG, akan kehilangan tujuan dan harapannya untuk melihat ULMWP dan Indonesia duduk dalam satu meja bersama utk berdialog konstruktif demi menyelesaikan konflik Papua dgn cara yang adil dan bermartabat. Akan ada banyak pihak yg kecewa dan tidak lagi bersimpati dengan gerakan politik komite eksekutif ULMWP membentuk Tentara Papua Barat ( TPB ).

Pihak pertama yang sudah pasti kecewa adalah tokoh - tokoh politik Vanuatu seperti Barack Sope, Joe Natuman dan Carlot Salwai.  Ada juga tokoh - tokoh Gereja Vanuatu dan tokoh - tokoh adat Vanuatu yang hadir dan menyaksikan penandatanganan Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 di Port Villa, Vanuatu. Deklarasi reunifikasi faksi - faksi perlawanan Papua yang sepakat untuk membentuk satu wadah perjuangan yakni ULMWP. Nasehat Barack Sope yang dimasukan sebagai poin - poin penting dalam Deklarasi telah dilanggar oleh pimpinan ULMWP. Poin - poin penting tersebut antara lain, pertama, ULMWP harus mengembangkan pola kemimpinan yang inklusif, bukan eksklusif. Front perjuangan ini harus terbuka utk semua tanpa membedakan suku, agama, asal daerah dan ras. Kedua, kepemimpinan dlm komite eksekutif ULMWP bersifat koordinasi dan fasilatatoris. Komite maupun dewan eksekutif tidak boleh mengurangi atau mereduksi peran dari faksi - faksi perjuangan  yang ikut mendukung dan membentuk ULMWP. Dengan membentuk TPB, komite eksekutif telah mereduksi peran TPN - OPM di lapangan. Ini tindakan sabotase ULMWP terhadap kepemimpinan tertinggi OPM di Puncak Jaya, Jenderal Goliat Tabuni. Tindakan sabotase ini tidak sesuai dgn nasehat Barack Sope yg menjadi nilai penting dalam Deklarasi Saralana.

Ketiga, ULMWP harus berjuang dgn cara - cara diplomasi dan kampanye damai untuk mewujudkan perjuangan Papua merdeka. Cara - cara kekerasan dan konflik senjata biarlah menjadi domain TPN - OPM di Papua. Poin ini juga dilanggar oleh komite eksekutif ULMWP dgn membentuk TPB. Akibat tindakan politik yg blunder ini, Vanuatu sudah pasti sedikit kecewa dan merasa tdk lagi diminta pandangannya terkait  tindakan politik ULMWP. Kalau akhirnya dukungan Vanuatu menjadi pudar terhadap ULMWP akibat mengembangkan kepemimpinan yang inklusif, yang tdk mau lagi meminta nasehat dari Barack Sope dan tokoh - tokoh Gereja serta Tokoh Adat Vanuatu, maka isu Konflik Papua tinggal menunggu waktu hilang dari agenda MSG.

Pihak kedua yang sudah pasti kecewa dgn tindakan komite eksekutif ULMWP membentuk TPB adalah negara - negara MSG. Prasyarat utama forum MSG mendukung perjuangan ULMWP karena ada kesatuan perjuangan diantara faksi - faksi politik di Papua dan di luar negeri. Tetapi ketika TPB terbentuk, ini akan dibaca oleh forum MSG bahwa sudah terjadi keratakan dan perpecahan faksi - faksi perjuangan Papua. Pasti MSG akan bertanya kenapa tidak memperkuat TPN - OPM dan harus membentuk kekuatan militer baru ?. Komite eksekutif ULMWP harus bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah ini ke hadapan forum MSG. Bersatu di payung ULMWP saja sudah sulit menjadi anggota penuh MSG, apalagi kalau sudah muncul ketidakharmonis yang akan berujung konflik sesama faksi perjuangan, sudah pasti semakin berat isu konflik Papua bertahan dlm agenda MSG.

Pihak ketiga yang sudah pasti kecewa adalah KNPB dan TPN - OPM. Sejak pergantian anggota komite eksekutif ULMWP tahun 2017, saya lihat komite eksekutif secara diam - diam menyingkarkan dan mengisolasikan KNPB dan TPN dari kerja - kerja komite eksekutif. Sejak itulah saya sudah kehilangan simpati dengan anggota - anggota komite eksekutif yg menjalankan pola kepemimpinan eksklusif di lingkungan ULMWP. Yang berjuang di depan moncong senjata aparat keamanan Indonesia itu KNPB dan darah serta nyawa mereka menjadi taruhan. Darah dan nyawa anggota KNPB itulah yang membentuk Parlemen Nasional West Papua ( PNWP ), bukan Free West Papua Campaign di London, Inggris. Ingat itu baik saudara Benny Wenda !. Dengan kendarahan politik PNWP Benny Wenda bisa masuk dalam struktur komite eksekutif ULMWP. Dengan kata lain, ULMWP berutang darah dan nyawa dari puluhan aktivis KNPB yang sudah di bunuh dan ratusan nyawa anggota TPN. TIDAK PERLU DAN TIDAK TERLALU STRATEGIS MEMBENTUK TENTARA PAPUA BARAT, CUKUP MEMULI

Oleh : Jekson gobai

Pejuang yang dilahirkan dan dibesarkan dari rahim penindasan semestinya harus mengetahui secara rasional tentang apa yang seharusnya saya harus perjuangkan  berdasarkan Kondisi riil yang terjadi ditengah- tengah kaum terjajah, dengan mempertahankan integritasnya sebagai seorang pejuang, pembebas, penyelamat.

Jabatan dan kedudukan yang dimiliki dalam medan revolusi, adalah bukan jabatan politik, bukan juga jabatan oposisi. Tapi itu adalah merupakan jabatan perjuangan, jabatan penderitaan, jabatan pembebasan yang diselimuti oleh darah dan air mata kaum terjajah, Oleh karena itu, tidak relevan kalau mengunakan sifat organisasinya menganut trias politika karena, karena dampaknya akan mengalami degradasi organisasi dan seakan-akan menjadi organisasi oposisi terhadap organ organ yang ada.

Seorang diplomat seharusnya mengetahui kinerjanya seperti apa yang harus dikerjakan, ULMWP sudah kehilangan arah perjuangan yang sesungguhnya harus diperjuagkan, ULMWP yang dinamakan sebagai wadah kordinatif tapi kini telah menjadi wadah oposisi/ tandingan terhadap organ- organ perlawanan yang sudah telah dilahirkan dan dibesarkan dari dalam rahim penindasan. 

Baru saja Alam papua, & rakyat papua saksikan saksama terhadap apa yang Ulmwp diresimnya beny wenda deklarasikan west papua army (WPA) semestinya kita ketahui bahwa sayap military tersebut dideklarasikan bukan kebutuhan mendadak rakyat banggsa papua saat ini, Tapi hanya karena kekecewaan, keegoisaan, dan kehilang arah tupoksi perjuangan Yang sesungguhnya. Sehingga, Yang dibutuhkan rakyat dan bangsa papua adalah semua element hilangkan egoisme private dan persatukan semua itu dalam komandan Nasional yang dahulu kalah tahun 1971 didirikan, karena disitulah akan menemukan letak kebenaran yang sesungguhya untuk benar" persatukan kami untuk membawa pembebasan bangsa papua dari klonialisme.

ULMWP direzimnya bw telah menyerang kekuatan komando nasional TPNPB dengan membentuk sebuah sayap military tandigan terhadap military yang sebenarnya benarnya ada dalam Medan revolusinya dan benar" dilahirkan, dibesarkan, dibentuk dari rahim penindasan, Yang selalu ada bersama rakyatnya, selalu ada bersama Alam leluhurnya, selalu ada bersama daerahnya yang sedang ekploitasi Alam dan kekayaan papua. 

TPNPB engkaulah pertahanan akhir dan harapan sejati rakyat yang sedang terjajah. Karena, Siang malam selalu ada dirimba raya, dihutan belantara, digoa" dibalik batu, dibalik gunung, hanya karena mempertahan kebenaran dan untuk merebut kembali kedaulatan yang dirampas dan melawan militerisme diatas tanah ini untuk mengusir klonialisme. Tiada nama lain, tiada harapan lain, tiada military lain yang kami abadikan dan banggakan dalam sanubari duka Lara kami, hanyalah engkau satu-satunya harapan masyarakat, dan tanah ini, Semoga teruskan semangat perjuangan sampai titik darah penghabisan untuk merebut kemenangan, Tampat kompromi kelompok minoritas tandingan/i terhadap perjuanganmu.

ULMWP direzimnya bw juga telah menjadi barisan oposisi terhadap gerakan" gerakan sipil kota yang sementara bergeliriya dilapangan penindasan. Untuk menghalangi kerja kerja KNPB. ULMWP telah membentuk satu gerakan tandingan sipil kota yaitu Komite Aksi, hanya karena kehadiran Komite aksi telah menghancurkan simpatik rakyat terhadap perjuangan, telah diubah menjadi rakyat yang empatik  gerakan sipil kota dan perjuangannya, Karena telah membagun isu propoganda yang sangat profokatikatif, memutar balikan fakta dan data yang sebenar sebenarnya dan tujuan akhir mereka terhadap apa yang mereka lakukan hanya karena mereka ingin papua ini tak boleh bebas dari penjajah klonial indonesia.

ULMWP direzimnya bw ini tak mampu dan gagal merestorasikan tupoksinya sebagai diplomat dan memangkan negara negara Sehingga, kembali ULMWP dijadikan menjadi organisasi tandingan, oposisi dan sangat meresahkan terhadap pergerakan sipil kota dan pergerakan pertahanan military Sehingga kini tak lagi pantas memanggil mereka ULMWP karena bicara tentang ULMWP berarti berbicara soal persatuan dan wadah kordinatif Sehingga kita pantas menamakan mereka menjadi " PERGERAKAN OPOSISI/ TANDINGAN TERHADAP PERJUANGAN BANGSA PAPUA BARAT"( POTTPB) Karena kinerjanya sangat berpotensi sekali menghancurkan pergerakan pembebasan bangsa papua barat.

ULMWP direzimnya B w juga telah membuat kehilangan kepercayaan dan menghancurkan integritas & krediblitas pandangan internasional, karena telah berkali" melakukan pembohongan public, dengan memunculkan sebuah asumsi public yang menyinggungkan. Karena ULMWP direzimnya beny wenda telah mengklabuhi dan menenggelamkan perjuangan TPNPB yang  sudah sejak lama diketahui oleh dunia internasional dan memuculkan sebuah asumsi public internasional yang baru dengan terbentuknya West papua army, dan TRWP.

Pertanyaannya? Bagimna dengan kepercayaan dunia internasional terhadap ULMWP dan perjuangannya! Karena banyak sekali melakukan Keaneh-anehan yang semestinya tak boleh dilakukan dikanca internasional  karena, sejak lama diyakini dan dipercaiyai oleh negara" internasional lebih khusus MSG dan PIF adalah OPM TPNPB Sehingga dengan terbentuknya West papua Army seakan akan menghilangkan kepercayaan negara" suportif dunia internasional dan negara negara pasifik, Karena mereka akan mengadopsi mengasumsi bahwa ini dalam Tubuh ULMWP masi ada hal" yang belum dibereskan pada hal kita memberi sebuah alternatif untuk mempersatukan gerakan sipil kota dan pertahanan dalam wadah kordinatif ULMWP.

Namun Kinerja ULMWP Resimnya Bw implementasinya berpotensi menghancurkan persatuan yang telah dibangun dengan darah dan air mata, dan negara vanuatu pasifik lainya ketahui bahwa ULMWP itu dibentuk sebagai wadah kordinatif atau representatif bukan wadah oposisi atau tandingan sehingga, hal ini akan berdampak pada kehilangan kepercayaan negara" pasifik terhadap dukungan kemerdekaan bangsa ini. Negara negara pasifik dalam pesan pesan moril nya dalam iven iven terpenting tentunya selalu saja mereka ngomong bahwa  ULMWP dibentuk untuk menjaga koridor persatuan, marajut kebersamaan menuju pembebasan bangsa ini.

Namun pertanyaannya bagimna dengan Kepemimpinan rezim ini? 

Oleh karena itu, Rezim ini segera dikudeta dan kembalikan warna ULMWP yang sebenarnya! ULMWP tak pantas diduduki oleh orang yang sukuisme, dangkal tratrgisnya karena wadah wadah pemersatu bangsa bukan organ oposisi. Kalau posisi begini kita trus biarkan maka perjuangan suci ini sedang menuju ambang kehancuran dan malapetaka.

#Kudeta

#rezim

#oposisi

JURI BICARA INTERNASIONAL TPNPB (SEBBY SAMBOM), MENGKLARIFIKASI KONGFRENSI LUAR BIASA PAPUA ARMY

Oleh: Sebby Sambom

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom mengatakan dia maupun TPNPB tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa I yang diselenggarakan oleh West Papua Army (WPA) seperti yang dikemukakan oleh Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua, Jacob Rumbiak.

TPN-PB dan KNPB akan tunduk dibawah kontstitusi 61/71,tidak akan pernah keluar rill perjuangan

Sesuai Kongres Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat  (TPNPB) di biak ditetapkan bahwa Jendral GOLIAT TABUNI sebagai Panglima tertinggi TPNPB.

Lalu konspirasi terselubung apa yg di mainkan oleh parah eksekutif ULMWP benny wenda, dan mereka yg mengkalim diri sebagai TRWP/WPA.

Yaitu :

Mathias wenda ,

Sem karoba

Bazoka logo

Fany kogoya

simion daby

Buctar tabuni 

Erick walela dan

Para pengikutnya.

Perjuangan ini milik rakyat bangsa papua dari sorong hingga merauke. Bukan milik kalian dari suku walak-piramid.

Berhenti deklarasi Organisasi diatas organisasi

Yg bertujuan untuk menghancurkan perjuangan dan mencari popularitas dan kapasitas.

Sem Karoba dkk, menanam sahamnya di setiap negara karena mengekspor kopi arabika balim ke internasional. Mereka pantas di sebut parah kapitalis yg hanya mencari profit dari kekayaan rakyatnya sendiri.

Hapus paham Demokrasi kesukuan dari teritori west papua 

Paham dan sadar.

By. kiriKeroman 

VIVA TPN-PB

VIVA KNPB 

VIVA SOSIALIS Papua Wene

PENOLAKAN PEMEKARAN PROVINSI Di PAPUA DALAM ANALISIS MATEMATIKA

Oleh: Loami Gobai

PENOLAKAN PEMEKARAN PROVINSI Di Papua. 

Sama dengan 

MENOLAK Kurang Lebih

3.000.000–10.000.000 tentara, dengan masing-masing tugas di daerah Militer. 

( Wikipedia, jumlah Kompi ) 

MENOLAK transmigrasi kurang Lebih

2,6% masuk tanah Papua dari 4 juta penduduk transmigrasi di indonesia tahun 2019. Atau dengan kata lain, Menolak 26.000 ribu transmigran yang masuk tanah Papua dari jumlah sampel 10.000 ribu transmigran dari setiap daerah di indonesia. 26.000 ribu ini belum di tambah dari tahun-tahun sebelumnya. 

(  Berdasarkan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia ). 

Sehingga, kesimpulan sementaranya  adalah rata-rata transmigran 9.128 ribu jiwa jika pemekaran provinsi itu tejadi lagi sebanyak 7 provinsi. 

MENOLAK otonomi khusus dan Dana Desa sebesar Rp 275,591 triliun tahun 2019. Bahkan bisa naik shetiap tahunnya. 

( Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia  ; Diposkan pada: 10 Dec 2018 )

MENOLAK Pembangunan Infrakstruktur daerah, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dll.  Jika dana Otsus dan dana desa itu dimanfaatkan dengan baik. 

MENOLAK Degradasi atau hilangnya sosial budaya. Karena pencampuran sosial budaya. 

         Intinya bahwa Dari beberapa uraian diatas, dapat saya sampaikan : 

1. Kepada Para pemuka Pemekaran bahwa sebelum buat pemekaran itu tinjau semua aspek kehidupan daerah yang mau dimemekarkan jangan seenaknya. Undang orang statistika, undang orang Analisi Matematika, undang Praktisi Sosial Budaya, praktisi Ekonomi, praktisi Kesehatan, Praktisi Pendidikan, praktisi Pembangunan, dan tokoh agama serta tokoh Masyaraka. 

2. Kepada seluruh Masyarakat bahwa Pemekaran itu ada Positifnya ada negatifnya. 

Kesimpulan : 

Dari 1 dan 2 diatas, disimpulkan bahwa 

Tolak Pemekaran : 

jika belum ada pengkajian seperti diatas dan jika lebih banyak negatifnya lebih baik tidak usah mekarkan saja. 

Terima Pemekaran : 

Jika  ada pengkajian seperti diatas dan jika lebih banyaknya Positifnya. 

Sekian.

KAUM TERJAJAH TIDAK SELAMANYA TERJAJAH

Oleh : JEKSON GOBAI (Kaki Abu)

Kaum penindas tidak selama-Nya menjadi penindas! Kaum penjajah tidak selama-Nya menjadi penjajah! Kaum penjahat tidak selamaNya menjadi penjahat! Kamu pemerkosa tidak selamaNya menjadi permerkosa!

Kaum tertindas tidak selamaNya menjadi tertindas! Kaum terjajah tidak selamaNya menjadi terjaja! Air mata, tagisan & jeritan tak selalu abadi! Pembunuhan, penindasan, pemerkosaan, penjajahan, tak selalu abadi!

Tak ada perjuangan yang abadi! 

Tak ada tagisan yang abadi! 

Tak ada jeritan yang abadi!

Tak ada penderitaan yang abadi!

Tak ada penjajahan yang abadi!

Yang abadi hanyalah Sang khalik pencipta langit & bumi,  Nilai luhur & manusianya. 

Tak ada lembaran sejarah yang saya temukan dalam dunia baik itu, Teori Che guevara, videl castro, bahwa penindasan, penjajahan, Yang abadi & kekal dalam suaru wilayah yang sedang terjajah!

Perjuangan bangsa papua pun sudah telah & akan merasakan riwayat penindasan yang sama, riwayat penjajahan yang sama, riwayat pembunuhan yang sama, riwayat pemerkosaan yang sama. Maka, Kepada seluruh rakyat papua jangan gampang percaya kalau ada orang yang berkata papua tidak akan merdeka. Karena kita telah pejalari & ketahui bahwa Bangsa bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat pun juga merasakan hal yang sama seperti kita rasakan saat ini.

Negara klonial indonesia akan membangun propoganda untuk menghilangkan ideologi & idealisme untuk nilai nilai perlawanan terhadap kaum penguasa.

Perlu juga kita ketahui bahwa, Negara indonesia juga bukan negara yang turun dari langit, bukan juga dikasi cuma cuma kedaulatan dan kemerdekaanNya, bukan negara yang langsun muncul karena perkataan semata, Justru kita ketahui bahwa negara indonesia juga tentunya sudah merasakan penindasan, penjajahan yang sama, dari Klonia belanda bagi indonesia pada waktu itu, & pada akhirnya menemukan sebuah nilai kemerdekaan dan kedaulatan.

Ejekan, pemfitnaan, yang sangat kejih yang indonesia lontarkan kepada kita rakyat west papua adalah sebuah bekas pemfitnaan yang sudah dilontarkan oleh belanda yang sudah dirasakan oleh indonesia pada saat itu dan sedang teruskan & lancarkan kepada rakyat west papua. Sehingga, kami rangkaikan itu sebagai sebuah resiko perjuangan yang justru kami hadapi dan alami sambil menunggu kedaulatan & kemerdekan kami diberikan & dikembalikan kapada kami bangsa papua, Seperti yang sudah dirasakan oleh Indonesia pada saat itu ketika indonesia ada dibawah klonial belanda.

Berdasarkan sejarah yang jelas kami berjuang!

Berdasrkan bukti & fakta yang jelas kami berjuang! Berdasarkan kebenaran kami berjuang! Dunia ini tak ada penjahat! Yang ada hanya pejuang! Indonesia bisa merdeka juga hanya karena ada pejuang! Indonesia bisa berdaulat hanya karna ada aktivis & pemberontak! Indonesia bisa merdeka karena Melawan penguasa belanda!

Dalam lembaran sejarah kemerdekaan indonesia tentunya kami ketahui, bahwa sudah perna rasakan kata" ejekan, fitnaan, olokan, negara belanda terhadap indonesia seperti, yang sedang lancarkan terhadap bangsa west papua saat ini.

Apapun ejekan, apapun fitnaan, bahkan olokan KNPB rangkaikan itu sebagai sebuah tantaggaan yang harus kami hadapi! Karena yang kami lawan adalah bukan TNI & POLRI tapi kami lawan sistim klonialisme, kapitalisme & imprealisme. 

Dalam perjuagan pasti ada tantagan!

Dalam perjuangan pasti ada lawan! 

Dalam perjuangan pasti ada musuh!

Dalam perjuangan pasti ada penghianat. 

Dalam perjuangan pasti ada ejekan!

Dalam perjuangan pasti ada pemfinaan!

Pejuang dan musuh!

pejuang dan pemfitna!

Pejuang dan lawan!

Adalah satu paket yang tak bisa dipisahkan jika kita pelajari karya karya toko revolusioner dunia dalam medan revolusinya. Maka, kami anggap itu sebuah dorongan & menjadi motivasi yang luar bisa dalam perjuangan bagsa papua. 

Perjuangan tanpa musuh adalah sebuah perjuangan yang tak terindah! Perjuangan tanpa Ejekan dan hinaan adalah bukan sebuah perjuagan yang objektif & progresif! Sehingga KNPB pastikan bahwa wajar saja terjadi ketika dalam perjuangan ada kawan & lawan. Dalam Dinamika perjuagan tentunya kita ketahui bahwa tak ada kawan yang abadi & tak ada lawan yang abadi, yang abadi hanya kepentingan politik & sistimNya .

Oleh Karena itu, KNPB Anjurkan kepada rakyat papua bahwa segerah tinggalkan ajakan, ejekan tipu muslihat indonesia untuk mempropoganda dan menggangu simpatik warga west papua baik itu dari dalam internal organ dan eksternal untuk menjadikan dukungan rakyat menjadi empati dan apatis terhadap perjuangan bangsa papua. Maka, Mari kita satukan barisan, satukan pikiran, satukan pandangan, satukan tujuan dan komando untuk membawa bangsa papua ini keluar dari penjajah klonial indonesia, Melalui Agenda megok sipil nasional untuk menentukan nasibNya sendiri bagi bangsa ini.

SALAM REVOLUSI

👊👊👊👊👊👊

Kita harus mengahkiri

MELITERISME HARUS LAWAN DENGAN TEORI POLITIK ANARKISME

Oleh: Amoka

Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa hirarkis (baik dalam politik,ekonom,maupun sosial) Para Anarkis berusaha mempertahankan anarki, ketiadaan aturan-aturan, adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun satu dengan yang lainnya. Atau, dalam tulisan Bakumin yang terkenal: "Kebebasan tanpa sosialisme adalah ketidakadilan, dan sosialisme tanpa kebebasan adalah perbudakan dan kebrutalan."

Dalam gerakan perlawanan Militerisme Kaum tertindas harus menggunakan kekerasan (Anarkisme) sebagai metode yang cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-idenya, seperti parah anarkis yang terlibat dalam kelompok Nihilis di Rusia era Tzar, Leon Czolgozs,grup N17 di yunani. Slogan para anarkis Spanyol pengikutnya Durruti yang berbunyi: Terkadang Cinta Kasih Terhadap Negeri Leluhur hanya dapat berbicara melalui selongsong senapan Yang sangat serat akan penggunaan kekerasan dalam sebuah metode gerakan dengan Menggunakan aksi langsung (Perbuatan Yang Nyata) sebagai jalan yang ditempuh, yang berarti juga pengrusakan,kekerasan,mampu penyerangan.

Selama hal tersebut ditujukan untuk menyerang Kapitalisme ataupun negara. Namun demikian, tidak sedikit juga dari para anarkis (pemberontak) yang tidak sepakat untuk menjadikan kekerasan sebagai suatu jalan yang harus di tempuh. Dalam bukunya What Is Comunist Anarchist, berpikir anarkis Alexander Berkman menulis: "Anarkisme bukan Bom,ketidakteruraturan atau kekacauan. Bukan Perampokan dan Pembunuhan. Bukan pula perang diantara yang sedikit melawan semua (penjajah). Bukan berarti kembali ke kehidupan barbarisme atau kondisi yang liar dari Manusia. Anarkisme adalah kebalikan dari itu semua. 

Anarkisme bahwa anda harus bebas. Bahwa tidak ada seorang pun boleh boleh Memperbudak anda, menjadi majikan anda harus bebar untuk melakukan apa yang anda mau, memiliki kesempatan untuk memilih jenis kehidupan yang anda mau serta hidup didalamnya tanpa ada yang mengganggu, memiliki persamaan hak, serta hidup dalam perdamaian dan harmoni seperti saudara. Berarti tidak boleh ada perang, kekerasan,monopoli, kemiskinan,penindasan, serta menikmati kesempatan hidup bersama-sama dalam kesetaraan."

(Alexander Berkman, What Is Communist Anarchist 1870-1936).

Apakah Marxisme Relevan Dalam Perjuangan West Papua?

Oleh: Victor F. Yeimo

Kalau sejarah kolonisasi West Papua didasari motif ekonomi politik, maka teori ekonomi politik Karl Marx perlu dalam gerakan Papua Merdeka. Selama kapitalisme masih menjadi penyokong dan pendukung utama kolonialisme Indonesia, marxisme masih relevan sebagai senjata perlawanan rakyat West Papua. Selama pendudukan kolonial Indonesia di Papua dipimpin oleh pemerintahan-pemeritahan (yang pro) kapitalis kita tetap membutuhkan filsafat marxist. Tidak hanya faktor eksternal, selama ada penindasan dalam internal orang Papua, Marxisme dibutuhkan. Begitulah Marxisme, dikatakan ilmiah karena selalu didasarkan pada realitas objektif. 

Yang disebut kelas tertindas di West Papua adalah orang Papua yang telah menjadi objek ekonomi politik kolonial dan kapitalisme global. Ada relasi produksi antara kolonial dan kapitalis yang menyebabkan West Papua menjadi ladang pembantaian dan eksploitasi. Lalu kekuatan suprastruktur (media, hukum, dan aparatnya) memproduksi (mempropagandakan) ide-ide prakmatis, utopis dan hegemonik.

Orang Papua tahu sejarah dan realitas penindasan di bawa penguasa Indonesia. Tetapi, kolonial kapitalis yang militeristik dan ekspansionis telah memaksa mereka bekerja dalam struktur pemerintahan kolonial, kapitalis dan militer. Pada posisi ini rakyat Papua bisa dikategorikan sebagai proletar yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi dalam masyarkat kolonial dan kapitalis (mereka teralienasi dari aktivitas produksi tradisional), sehingga cara satu-satunya adalah kerja di bawa penguasa yang menjajah dan mengekskploitasi mereka agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sekali lagi, orang Papua yang hidup dibawa kolonial dan kapitalis tergolong dalam kelas-kelas sosial, yang secara tidak langsung, dikontruksi oleh hegemoni kolonial dan kapitalis. Dalam pandangan kelas penguasa, dengan makin banyak orang Papua bekerja dalam dan untuk sistem, struktur dan program kolonial-kapitalis, mereka mendapat legitimiasi dan dukungan politik bagi kejayaan kolonial dan kapitalis. Sebaliknya, orang Papua dalam ketidakberdayaannya bekerja untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa semangat membangun kejayaan politik kolonial dan kapitalis di West Papua. 

Tidak ada kesadaran perlawanan disini sebab ada idelogi dan kesadaran palsu yang diciptakan, dijaga dan dikontrol penguasa ekonomi politik. Para Maxian seperti Antonio Gramsky menyempurnakan dengan teori hegemoni. 

Ketika uang menjadi alat transaksi barang dan jasa, ideologi kapitalis bekerja membentuk kesadaran palsu. Relasi sosial dibentuk oleh nilai uang. Manusia dilihat sebagai komodiatas ekonomi. Itulah yang terbangun di Papua. Orang rela diperbudak kolonial dan kapitalis karena uang. Orang Papua suksesi agenda-agenda kolonial bukan demi NKRI, tetapi karena uang. Bahkan orang Papua jual tanah, jual harga diri, saling membunuh dan menjual karena uang. Uang seakan menjadi tuhan penentu nasip orang Papua.

Mengapa itu terjadi? Karl Marx benar, yang menjadi dasar semuanya adalah motif ekonomi. Karl Marx juga bilang, "Bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaannya, tetapi keberadaan sosial manusia yang menentukan kesadarannya" (London: Penguin Books, 1992). Itu yang menjadi pegangan kolonial dan kapitalis dalam membentuk struktur penindasan Papua. Mereka tahu bahwa cara satu-satunya untuk mempertahankan kedaulatan politiknya adalah memegang kendali ekonomi Papua: Menciptakan ketergatungan akut pada produksi barang dan jasa milik kolonial dan kapitalis. 

Mind set kapitalis dibentuk sebagai satu-satunya indikator peningkatan ekonomi. Orang Papua lantas distigma "tidak mampu bersaing", "tidak produktif, tidak kreatif dan inovatif dalam mengola kemandirian ekonomi. Lalu segala sektor produktif ditempati oleh masyarakat penjajah (kaum pendatang) dengan paradigma mereka lebih maju dan produktif, mereka pemacu ketertinggalan Papua, dsb. Pada dikotomis seperti ini berlaku juga fetisisme ras dan komoditas.

West Papua masih pada fase awal dari expansi kolonial dan kapitalis. Pada tahap ini, Papua masih menjadi wilayah koloni empuk, yang menyediakan sumber bahan mentah produksi dan didistribusi bagi pasar kolonial dan kapitalis. Sebagai wilayah protekrotat kolonial, prioritas pembangunan West Papua seperti infrastruktur, komando torial militer -dengan kekuatan suprastruktur- secara masif terus dilakukan demi memberi jaminan bagi aktivitas ekspoloitasi kapitalis.

Bagaimana Melawan?

Marxisme selain sebagai metode ilmiah tetapi juga praksis -kombinasi teori dan praktek. “Para filsuf hanya menginterpretasi dunia, dengan berbagai cara; yang terpenting adalah bagaimana mengubahnya (Tesis tentang Feuerbach, tesis XI). Ia tidak hanya selesai dalam membantu kita menganalisis struktur penindasan di West Papua, tetapi menyarankan praktek revolusi. Pemahaman realitas (teori) harus diartikulasikan dalam perlawanan untuk merubah realitas. Kelas tertindaslah yang harus bangkit melawan (Marx merujuk kelas proletar dan borjuis di Eropa pada abad ke-19 dimana ia hidup).

Harus diingat bahwa dalam prakteknya, suksesi teori Marxist dimatrialkan dan ditransformasi dalam berbagai bentuk oleh Lenin, Stalin, Mao, Tan Malaka, Alan Woods hingga berbagai varian di abad 21 kini. Teori Karl Marx masih menjadi panduan umum, walaupun akan selalu dimodifikasi sesuai realitas objektif seperti Antonio Gramsky, Frantz Fanon, Amircal Cabral. Membuat marxisme tidak lagi dipahami vulgar, ortodox dan atau mekanis. Marxisme adalah lawan dari dogma. Marxisme setepat-tepatnya adalah metode untuk memahami sepenuhnya proses-proses perubahan yang terjadi di sekitar kita.

Dalam kasus West Papua, harus ada kesadaran revolusioner dalam masa rakyat West Papua. Tugas seperti inilah yang menurut Lenin harus digerakan oleh partai revolusioner. Selama belum ada intervensi kader revolusioner yang memahami cita-cita sosialisme, maka tidak akan pernah ada perubahan dari kuantitas menuju kualitas. Artinya, revolusi sosialis akan tercapai bila kader revolusioner memimpin dan masa rakyat West Papua yang terjajah terlebih dahulu merebut revolusi demokratik melalui perjuangan kemerdekaan.

Masa rakyat West Papua yang mengalami penindasan struktural harus diorganisir dalam organisasi gerakan revolusioner. Harus dibangun struktur basis masa rakyat West Papua yang revolusioner, lalu membangun budaya perlawanan dengan metode-metode praktis, militan, progresif dan revolusioner. Adalah cara melawan budaya bisu, budaya inlander, pragmatis, konsumtif dan segala kedasaran palsu yang dibangun kolonial dan kapitalis.

Kader-kader revolusioner harus tunduk pada program (strategi taktik), dan dengan setia melaksanakan agitasi dan propaganda dalam melawan kelompok kontrak revolusi yang masuk menguasai ruang-ruang publik. Agitasi dan propaganda harus diarahkan pada tujuan ideologis dari sosialisme, dengan selalu membeberkan kebobrokan sistem dan praktek kolonial-kapitalis, yang telah menyebabkan krisis, stagnasi ekonomi, keterasingan, kesadaran palsu, dan fetisisme komoditas sebagaimana yang diramalkan Karl Marx benar. 

Lantas kader-kader sebagai tulang punggung revolusi West Papua itu sudah harus dipersenjatai dengan teori/filsafat sosialisme. Itu berguna agar praksis tidak membawa gerakan perjuangan dalam sentimen primordialisme kesukuan dan keagamaan yang konservatif bahkan reaksioner. 

Kolonialisme adalah anak kandung dari kapitalisme. Dan, tahapan tertinggi dari kapitalisme adalah imperialisme yang telah menyebabkan status hukum dan politik West Papua digantung. Adalah mustahil melawan kolonialisme Indonesia tanpa perlawanan pada kapitalisme yang menyokong kolonialisme Indonesia di West Papua.

KONSEP DEMOKRASI KESUKUAN, MENGHANCURKAN NASIONALISME WEST PAPUA

                          

OLeh: Jekson Gobai

Demokrasi kesukuan sangatlah tidak relevan diterapkan dipapua, karena demokrasi Kesukuan adalah sebuah sistem atau bentuk pemerintahan syang diselenggarakan di dalam batas-batas: wilayah ulayat, jangkauan hukum adat, dan sistem kepemimpinan serta pola kepemimpinan suku dan segala perangkat kesukuannya.

Jika demokrasi kesukuan diterapkan dipapua, maka akan berdampak panjang pada nasionalisme kehidupan orang papua.

Karena, kita sudah berada di zaman modern, atau pascamodern sehingga tidak perlu ada sistem pemerintahan yang berbau "suku", apalagi "kesukuan".

Kesukuan" berarti "sukuisme" yang sangat berpotensi menciptakan perpecahan, permusuhan & perbedaan, maka gagasan ini memupuk dan dapat memicu pada sukuisme dan daerahisme, sehingga tak relevan sekali terapkan dipapua dengan mengingat kemajemukan suku & rasa nasionalisme yang tinggi dipapua.

Ide dan gagasan ini juga akan menciptakan persaingan tidak sehat dalam tatanan kehidupan orang papua, karena pertumbuhan sukuisme mendatangkan perbedaan dan pembedaan.

 Bahwa dalam Masyarakat Adat tidak ada "Demokrasi". Masyarakat Adat itu masyarakat feodal, jadi demokrasi dan Masyarakat Adat tidak bisa baku dapat. Kedua dari mereka yang menerima atau menolak dengan syarat, Karena itu berkaitan erat dengan pembebasan bangsa ini dari penjajah.

Kalau kita bicara soal kebebasan bangsa ini saya kira sangat tidak relevan menggunakan konsep demokrasi kesukuan, karena papua dikenal dengan kemajemukan suku, budaya, adat dll. Karena membebaskan bangsa ini justru kita membutuhkan nasionalisme, solidaritas, & kebersamaan.

Jika kita mengunakan konsep tersebut maka akan berdampak panjang pada nilai nilai nasionalisme yang kita rangkaikan. Bicara soal papua merdeka bukan bicara soal suku, daerah, & marga. tapi ini bicara soal pembebasan bangsa papua dari penjajahan klonial indonesia. Makanya membutuhkan rasa  nasionalisme orang papua. Tanpa membedakan, suku, daerah, bahasa, ddl.

Jadi saya simpulkan bahwa demokrasi kesukuan adalah idealisme yang menjadi alat penghancur nasionalisme orang papua, karena sangat tidak kontekstual dengan kehidupan kemajemukan suku, budaya, bahasa, dan adat orang asli papua, & tak ada refrensi yang meyakinkan untuk membangun demokrasi kesukuan dipapua.

Sem karoba stop bawah masalah papua dalam perspektif kesukuan & dalam pandangan yang kerdil. Karena itu bukan bicara soal wamena merdeka, paniai merdeka, biak merdeka, sorong merdeka & merauke mardeka. Tapi ini bicara soal papua merdeka.

REFERENDUM, BAHASA " POLITIK MUKA DUA " MUZAKIR MANAF DAN BENNY WENDA ?

                       

                      

By: Marinus Yaung

Politik Referendum sedang mengicar Indonesia. Pemerintah telah menutup pintu dengan menghapuskan dasar konstitusional bagi berpijaknya politik Referendum di bumi nusantara pasca reformasi. Politik Referendum bagian dari proxy war pihak asing untuk membalkanisasi dan mensuriahkan Indonesia selama ini. Referendum Timor Leste merupakan pelajaran berharga bagi Indonesia untuk tdk mengulangi kesalahan yg sama. Tidak ada tempat buat politik Referenfum lagi, meskipun wacana isu politik ini terus muncul dari wilayah konflik seperti Aceh dan Papua. Yang terbaru adalah pernyataan politik Muzakir Manaf yang meminta Referendum bagi Aceh. Hati nurani saya sedikit terusik dengan sikap politik Muzakir Manaf atau Mualem yang tidak menghormati kesepakan damai Helsingki 2005 antara RI - GAM. Pernyataan Mualem  meminta Referendum di depan publik dlm acara resmi nan " sakral " rakyat Aceh, telah menimbulkan kegaduhan politik dan semakin memanaskan politik nasional. Yang lebih mengagetkan lagi Ketua ULMWP Benny Wenda ikutan mendukung peryataan Mualem dan meminta Referendum juga untuk Papua. 

Statemen politik Ketua ULMWP Benny Wenda yang seirama dengan statemen Mualem, mantan Panglima GAM dan sekarang ketua Partai Aceh, salah satu Partai Politik lokal di Aceh, bagian dari proxy war asing yang ingin terus merawat kegaduhan politik di Indonesia pasca Pemilu. Presiden Jokowi memang sumber masalah bagi kepentingan asing atau neo-kolonialisme asing di Indonesia. Pernyataan politik kedua tokoh anti Pemerintah Jakarta ini, menurut hemat saya dilatar belakangi oleh motif Politik yang sama tapi mungkin berbeda makna dan tujuannya. Saya hanya mau meminta klarifikasi Benny Wenda  saja karena saya tidak mau Benny Wenda memakai topeng politik yang sama dengan Muzakir Manaf. Tapi dari pernyataan Benny Wenda sepertinya saya menarik kesimpulan dia dan Muzakir Manaf memakai topeng politik yg sama dan mempraktekan politik " muka dua " dalam melemparkan isu Referendum ke publik. Ucapan Benny Wenda "..Kalau Aceh minta Referendum, Papua juga minta Referendum.." Menurut hemat saya, Benny Wenda tdk perlu harus ikut - ikutan " bernyanyi dengan irama yang sama " yang dinyanyikan Mualem. Motif Mualem menyuarakan Referendum karena Prabowo - Sandi kalah dlm Pilpres. Mualem itu penasehat nasional BPN Prabowo - Sandi. Mualem takut Jokowi dan tidak bisa terimah putusan KPU. Karena kemenangan Jokowi - Maruf akan semakin mengancam posisi Mualem dan juga para mantan kombatan GAM yang punya hubungan bisnis dgn keluarga Prabowo dan Trah Soeharto atau Trah Cendana. 

Saya tidak melihat Benny Wenda tercatat namanya dalam pengurus BPN Prabowo - Sandi. Benny Wenda bukan salah satu juru jampanye Prabowo - Sandi, sedangkan Muzakir Manaf salah satu jurkam Prabowo - Sandi yang berhasil melakukan negatif campaign dgn masif dan memenangkan suara 85 persen utk Prabowo -  Sandi di Aceh. Karena Mualem tokoh GAM yang dihormati, semua berita hoax yang disebarkan dalam kampanye, diterimah sbg kebenaran oleh mayoritas rakyat Aceh. Benny Wenda kan tidak berkampanye untuk kemenangan Prabowo - Sandi di Papua, kenapa harus ikut membuat statemen yang sama dgn statemen Mualem yang tidak sportif dan tidak dewasa dlm berdemokrasi. 

Semoga ketua ULMWP Benny Wenda dapat menarik kembali ucapannya atau mengoreksi pernyataannya yang mendukung pernyataan Muzakir Manaf. Kalau tidak maka eksistensi ULMWP akan dipertanyakan dan bisa memunculkan multitafsir terhadap posisi ULMWP di mata orang Papua dan komunitas Internasional. Atau mungkin benar juga kalau suatu asumsi yg sudah femiliar di komunitas Pasifik yang menyimpulkan bahwa akibat perkembangan situasi global, yang ditandai dengan konsep Indo - Pasifik yang mulai diterimah oleh komunitas Internasional, terutama dua negara dominan Amerika Serikat dan China / Thiongkok, isu Papua Merdeka yang " dijual " ULMWP sudah tidak menarik lagi. Kenapa tidak menarik ? dalam kopsep global Indo - Pasifik, negara Indonesia akan menjadi aktor global dominan dan menentukan pergaulan dan perdagangan antar negara - negara di kawasan Indo - Pasifik. Karena faktor Indonesia sbg aktor dominan maka peluang komunitas Internasional untuk mendukung isu Papua Merdeka yang diperjuangkan ULMWP semakin memudar dan Benny Wenda sendiri bersama kelompok pendukungnya semakin kehilangan simpatik. Negara - negara kawasan Indo - Pasifik sudah pasti akan menjaga hubungan baik dgn Indonesia demi kepentingan ekonomi dan perdangan mereka. Komunitas Indo - Pasifik tidak lagi tertarik dgn jualan isu Papua Merdeka oleh ULMWP.

Karena itu perlu ada pernyataan koreksi dari Benny Wenda ketua ULMWP terhadap pernyataan sebelumnya yang mendukung pernyataan Politik Muzakir Manaf tentang Referendum Aceh. Kalau tidak maka Benny Wenda telah menjerumuskan ULMWP ke dalam politik praktis yang hanya berjuang untuk isu - isu pragmatis, bukan lagi untuk isu - isu idealis berdasarkan ideologi Papua Merdeka. Politik Muka Dua itu tidak elok dan bermoral. Biarkan Muzakir Manaf memakai topeng politiknya sendiri, Benny Wenda tidak perlu ikut - ikutan memakai topeng politik yang sama. Terimakasih.

Mari bersama menikmati irama alam tanah Pasundan yang sejuk dan ademm sambil refreshing otak...

KEMBALIKAN KADO " GULA GULA MANIS" DARI JAKARTA UNTUK PARA ELIT- ELIT POLITIK DIPAPUA

Oleh : JEKSON GOBAI

Otonomi Khusus diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua, untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat Papua.

Secara subtansinya otsus sangat memihak pada kepentingan orang papua, dan mengatur dirinya sendir, namun kenyataannya tidak demikian dengan kenyataan itu. 

Perbandingan antara sebelum otsus sangat beda jauh artinya lebih baik sebelum otsus dari pd sesudah otsus pemberian dana RI memang besar tapi, pemberian dana papua terhadap jakarta lebih besar dari pada sebaliknya, hasil sumber daya alam papua bukan saja setor ke jakarta namun, 260 negara juga di kasih makan oleh papua melalui sumber daya alamnya.

Bila semua kita jeli di berikan UU OTSUS 21. bagai bentuk penjajahaan baru. Pemerintah Indonesia menaruh kecurigaan yang besar terhadap rakyat Papua, dampaknya Otsus tidak di implementasikan secara baik dan konsekuen. Uang Otsus hanya di nikmati oleh pejabat Papua dan elit elit politic .

Peraturan daerah khusus yang di buat oleh pemerintah daerah untuk menjaga hak-hak adat masyarakat lokal juga selalu di curigai. Pemerintah selalu beralasan untuk tidak menyetujui Perdasi maupun Perdasus yang sudah di ajukan. Rakyat Papua di anggap manusia yang tidak berguna dan tidak perlu di didik. Makanya esensi dari pada OTSUS tidak menyentuh rakyat.

Rakyat kecil yang seharusnya menikmati dana Otsus tetap terpinggirkan. Betul-betul di buat tidak berdaya. Pemekaraan malah menimbulkan penyakit baru. Banyak uang Otsus di alokasikan untuk membuka daerah pemekaran. Akhirnya lebih banyak uang Otsus di nikmati oleh birokrasi pemerintah dan aparat negara.

Rakyat Papua masih tetap di jajah. Di jajah oleh sistem yang tidak memihak. Sepertinya keadilaan, kejujuran dan kedamaian tidak pernah ada untuk rakyat Papua. Oleh karena itu, ada apa dibalik itu? Jika otsus  dilanjutkan maka, Penjajahaan penindasan, pembunuhan terus berlanjut. 

Kalau kita berbicara soal Otsus berarti, papua mengatur sendiri termasuk kekayaan alamnya. Manusianya, Tanahnya, Rumahnya.  Bangun itu tidak terjadi seperti  yang saya pikirkan.  Namun esensinya tidak sedemikian rupa.

Otsus sepertinya sama dengan Otda, hanya melahirkan raja-raja kecil di daerah. Rakyat yang katanya akan hidup lebih sejahtera, nyatanya dibiarkan berjuang sendirian untuk  memperbaiki taraf perekonomiannya. Para pemimpin lah yang mengeruk keuntungan, tanpa perlu merasa malu apalagi berdosa

Maka, Masyarakat jangan perna bermimpi. Walaupun indonesia memberikan Otsus, infrastructure jalan & jembatan, Dana Dana desa Namun itu diberikan hanya untuk mempertankan kedaulatanya diatas  tanah papua. Maka, papua  yang damai, papua yang aman, sejathtra, & berkeadilan ada dalam papua yang berdaulat dan merdeka.

Rakyat papua perlu ketahui bahwa, selama ini yang menghambat  proses perjuangan bangsa papua adalah salah satunya itu otsus. Karena, otsus itu selalu indonesia menggunakan argumen diplomasi didunia international bahwa, Papua sudah menentukan hak  politic nya sehingga itu menghambat proses diplomasi kita didunia international. Oleh karena itu, Tahun 2020 seluruh lapisan masyarakat  kita harus ambil sikap politic untuk mengembalikan otsus yang adalah merupakan Gula gula manis dari  jakarta.

Oleh karena itu, Barang  siapa yang berani" meminta agar  masa otsus dilanjutkan/ meminta  otsus plus dll berarti orang tersebut itu secara tidak langsun memberi pemerintah klonial terus menjajah, membunuh, & menghabiskan orang papua maka, orang tersebut itu ternyata dibalik dari aktor penjajah, pembunuh, penindas, dan lainnya.

Bagimna dengan janji" dari bapak gubernur? Apakah janji itu sebuah propoganda kebodohan pubic, supaya mencari sensasi dengan objekan Masalah papua agar Dananya ditambahkan? Ataukah? itu sikap politic yang keluarkan dari rahim penindasan? Jika itu benar" stekment-stakmen yang dikeluar dari lubuk hati yang paling dalam, berarti bagimna realisasinya? Jika  aceh  sudah menyeruhkan REFERENDUM bagimna dengan papua? Padahal kita punya riwayat penjajahan, pemerkosaan, penindasan yang  sama? Kalau begitu? Mari kita satu hati, satu tujuan, satu komando, Menyatakan sikap untuk mengembalikan OTSUS dan menyeruhkan Referendum.

Karena, Ko mau DPR kah? Ko BUPATI kah? Ko PNS kah? Ko sebagai apa saja? Kita semua ini ibarat ikan puri yang ada dalam aqarium, tinggal tunggu waktu kapan kita dibunuh. Makanya, Mari kita sepakat boikot pemerintah, boikot sistim, KEMBALIKAN OTSUS. Karena jalan alternatif terahkir dalam menyelesaikan Masalah papua hanya melalui ( REFERENDUM IS THE BEST SOLUTION For West Papuans) 

VIVA WEST PAPUA

VIVA GAM ACEH

PILPERS ABAL-ABAL

Pemimpin "Boneka Asing" Dalam Kebijakan Menyengsarakan rakyat..

PROLOG:
Hanya Pemimpin yang berkepribadian merdeka sajalah yang dapat  membawa bangsa dan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bukan pemimpin yang demikian itu dalam kebijakannya hanya akan menyengrasakan rakyat dan menindas rakyat. Pemimpin yang lazim munafik dan tidak bernurani.

Pemimpin yang berjiwa merdeka melangkah dengan nuraninya. Pemimpin yang dapat menjadi teladan, seperti guru (yang dapat di gugu dan di tiru) bagi rakyat ( ing ngarso sung tulodo, ing madyo maungun karso, tut wuri handayani).

Pemimpin yang minimal punya kriteria
-adil dan bijaksana
-merakyat
-membumi
-jujur dan tidak bohong, dan
Berani

Rekrutmen pemimpin yang dipaksakan model demokrasi semu seperti sekarang ini hanyalah akan menghasilkan pemimpin yang semu pula, yang tidak berjiwa merdeka. Pemimpin Pemerintah Indonesia hari ini belum mampun menerjemakan Pancasila Padahal Kita tahu bahwa Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia.

Dimana ketuhanan yang maha esa Itu berada?
Dimana kemanusian yang adil dan beradap itu berada?
Dimana persatuan indonesia itu berada?
Dimana kerakyatan yang pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu berada?
Dimana Keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu berada?

Bung karno berkata: " kemerdekaan suatu bangsa dan negara setiknya berarti berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan kepribadian di banding kebudayaan" tri sakti kemerdekaan.
Akan tetapi, kalau kita teliti keadaan bangsa dan negara Indonesia saat ini secara jujur dapat dikatakan  belum memenuhi kriteria tri sakti kemerdekaan tersebut. Artinya Indonesia merdeka 100%

Indonesia belum sepenuhnya berdaulat di bidang politik. Indonesian Mengatur APBN, membuat undang-undang, peraturan hukum, dll masih harus konsultasi dan tergantung kekuatan Asing. Apalagi bidang Ekonomi, Indonesia masih Kekuatan Asing. Belum lagi sumber daya Alam (SDA) yang sebagian besar di kuasai Asing Alias Negara Kapitalis begitu pula di bidang kebudayaan, dimana budaya asli Indonesia mulai tergeser oleh budaya asing, dan Indonesia Mulai Meninggalkan nilai-nilai kepribadian bangsa sendiri yang adhi luhung.

EPIGOG:
Potret seperti itu mengisyaratkan bahwa Indonesia sebenarnya masih dalam terjajah. Penjajahan gaya baru, atau penguasaan sesuatu bangsa masa kini dan kedepan dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan sebagai "perang modern" bentuk perang modern antara Lain:
Kebudayaan
Ekonomi dan pembiyaan
Teknologi
Sosial
Sejarah
Dll.

Jika hari ini Orang Papua lihat secara jeli sesunggunya Negara Indonesia tidak Mampu Mensejahtrakan orang papua secara Utuh di Semua Lini. Solusi terbaik yang Indonesia harus adalah PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA PAPUA. Sebagai bentuk Demokrasi Yang hakiki.

Jujur saya sendiri juga merasakan hidup di negara yang terjajah dari Negara Asing ini, rasa perih dan jenu rasanya. Ingin melihat cakrawala dan dunia dalam kebijakan yang menyayangi rakyat bukan menyengsarahkan Rakyat Jelata.diatas tanah alih waris mereka sendiri